"Digulirkannya kembali isu DOB di Kabupaten Paser adalah cerminan kurangnya perhatian pemerintah daerah," kata Muchtar Amar di Tanah Grogot, Minggu.
Amar menganggap wajar usulan kembali pemekaran DOB Paser Selatan karena itu merupakan aspirasi masyarakat.
Belakangan ini, kata dia, isu pemerataan pembangunan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan melalui program-program strategis nasional, provinsi, dan daerah.
Namun, menurut dia, upaya tersebut belum maksimal dirasakan masyarakat sehingga akhir-akhir ini muncul lagi keinginan masyarakat terkait dengan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru.
Usulan DOB Paser Selatan, lanjut Amar, sebenarnya telah melalui kajian yang panjang, bahkan pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, pada sidang paripurna DPR RI pada tahun 2014, akhirnya menunda pengesahan 21 DOB, termasuk DOB Paser Selatan.
Amar menilai ada dampak positif terkait dengan pemekaran daerah ini, antara lain, pemerataan pembangunan terhadap daerah yang selama ini kurang tersentuh. Selain itu, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Itulah kenapa kami sambut positif usulan kembali pembentukan DOB Paser Selatan karena itu aspirasi masyarakat," kata Amar menegaskan.
Ia berpendapat bahwa pemerataan pembangunan dapat secara aspiratif melalui partisipasi langsung masyarakat dalam sistem pemerintahan yang ada, salah satunya melalui DOB.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Paser Abdullah mengatakan bahwa pihaknya pekan depan telah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) tentang usulan pembentukan DOB Paser Selatan.
"Terkait dengan DOB, Timses meminta kami untuk melakukan pembahasan melalui RDP pekan depan," kata Abdulah.
Baca juga: Jabar proses usulan pembentukan DOB Bogor Timur dan Indramayu Barat
Baca juga: Usulan pemekaran Provinsi La Pago mengemuka di hadapan Menkopolhukam
Pewarta: Gunawan Wibisono/R.Wartono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
