Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
Presiden Jokowi: Masyarakat boleh lepas masker di area terbuka
Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di area terbuka dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang terkendali.
"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia makin terkendali, Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden: Perjalanan domestik-LN tak perlu PCR jika vaksin lengkap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak perlu ada kewajiban tes usap PCR ataupun antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan juga luar negeri (LN) yang sudah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap.
"Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapat dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).
Selengkapnya baca di sini.
KSP: Upaya pemerintah telah tingkatkan konsumsi masyarakat
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebut berbagai upaya pemerintah telah meningkatkan konsumsi rumah tangga yang juga mendorong kuatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 hingga 5,01 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Namun di sisi lain, KSP juga menyebut memang terjadi kenaikan harga bahan pokok yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global.
Selengkapnya baca di sini.
Sekjen: "Waterproofing" atap Gedung Nusantara dianggarkan Rp4,5 miliar
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan alokasi pengecatan (waterproofing) atap Gedung Nusantara sebesar Rp4,5 miliar karena sudah banyak yang rusak.
"Sebenarnya bukan pengecatan, yang lebih pas adalah waterproofing. Kami pernah melakukannya terhadap dom di Gedung Nusantara terakhir pada tahun 2015," kata Indra di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/5).
Selengkapnya baca di sini.
BURT dan Sekjen batalkan proyek gorden RJA DPR
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI memutuskan untuk membatalkan proyek gorden, vitrase, dan blind untuk Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI di Kalibata dan Ulujami.
"Setelah rapat yang panjang antara BURT dan Sekjen DPR RI, diambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan gorden RJA DPR RI," kata Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/5).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2022
