"Ini tidak sesuai NKRI sebagai sebuah negara kepulauan, dan hal ini akan membuka celah kesatuan bangsa, karena dalam sebuah negara kepulauan muncul darah-daerah kepulauan yang dibentuk hanya karena urusan anggaran DAU maupun DAK," kata Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan kepada wartawan di Jakarta, Senin.
RUU Daerah Kepulauan saat ini telah masuk dalam Prolegnas DPR 2011. Seharusnya, kata Doktor lulusan IPB itu, yang semestinya diperjuangkan adalah bagaimana kebijakan pembangunan antara daratan dan lautan dilakukan secara terintegrasi, sehingga formulasi dalam politik anggaran tidak berorientasi hanya ke darat.
Pembangunan sebuah negara kepulauan, kata Ongen biasa disapa, harusnya berorientasi pada maritim, sehingga semua daerah dalam wilayah NKRI adalah satu kesatuan baik daratan maupun lautan. Dengan demikian, tidak ada lagi diskriminasi antara daerah yang wilayahnya dominan laut dan daerah yang wilayahnya didominasi daratan.
"Kami dari Indonesia Maritime Institute (IMI) dengan tegas tidak setuju RUU Daerah Kepulauan, yang tidak didasari atas pemahaman goestrategis, geopolitik, kewilayahan dan karakteristik wilayah NKRI sebagai sebuah negara kesatuan," katanya.
Bagi IMI, kata Ongen, lebih mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU Kelautan dengan terlebih dahulu merevisi RUU tersebut yang lebih kepada RUU Maritim yang di dalamnya berisi semua kepentingan negara di laut, baik itu ekonomi, sosial budaya, poltik serta pertahanan dan keamanan.
Ongen menambahkan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui UNCLOS 82 dan Deklarasi Djuanda 57, tentunya orientasi pembangunannya harus memperhitungkan laut sebagai pemersatu dan penghubung kepulauan yang ada dalam bingkai NKRI.
"Secara geopolitik kawasan ASEAN bahkan Asia Pasifik, peran Indonesia sangat strategis baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam," demikian Y Paonganan.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011
