"Sebelum otonomi daerah, pertumbuhan penduduk Yogyakarta mencapai 0,8 persen, tetapi setelah 2008 pertumbuhannya meningkat menjadi 1,6 persen," katanya saat mengukuhkan pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, hal itu akan menjadi masalah, karena kebanyakan penduduk Yogyakarta didominasi lanjut usia. Hal itu disebabkan para pensiunan senang bermukim di Yogyakarta.
"Oleh karena itu, pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi DIY diharapkan dapat bersama-sama mencari solusi atas masalah kependudukan di Yogyakarta. Pemerintah tidak mungkin menangani masalah kependudukan itu sendiri, sehingga dengan kebersamaan dan tujuan yang sama kita bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta," katanya.
Ia mengatakan untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut, harus ada payung hukumnya, agar Pemprov DIY tidak ada temuan pelanggaran hukum, karena semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan hukum.
"Hal itu dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara pengurus Koalisi Kependudukan dengan Pemprov DIY. Koalisi yang terbentuk itu mampu menjadi rekomendasi dalam memprediksi masa depan agar pemerintah mampu memberikan layanan pada masyarakat dengan meningkatkan kemandirian, sehingga warga Yogyakarta sejahtera," katanya.
Ketua Koalisi Kependudukan Pusat Sony mengatakan pembentukan kepengurusan koalisi di tingkat Provinsi DIY bertujuan untuk membantu penyelesaian masalah kependudukan di wilayah ini, dengan memberi rekomendasi kepada pemerintah mengenai masalah kependudukan.
"Dengan demikian, diharapkan Yogyakarta mampu meletakkan azas kependudukan yang baik, dan menjadi percontohan bagi daerah lain," katanya.
Pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi DIY yang dikukuhkan terdiri atas Ketua Agus Herwanto, Sekretaris Umi Haryati, dan Bendahara Sriana Sucimulyani, dibantu beberapa divisi.
Agus Herwanto usai dikukuhkan mengatakan para pengurus diharapkan dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan membantu mengatasi masalah kependudukan di Yogyakarta.
"Kami optimistis dapat melakukan hal itu, karena para pengurus koalisi merupakan para pakar yang telah memiliki pengalaman yang memadai," katanya. (B015*H010/M008)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
