Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengingatkan seluruh LSM harus mengikuti aturan Indonesia dan tidak lagi merasa paling tahu dan berusaha mengangkangi wewenang pemerintah.

"Siapa yang mendzalimi, saya kira sepanjang LSM ikut aturan, kenapa harus merasa didzalimi, tapi kalau melawan, negara manapun saya yakin tidak akan ada yang terima keberadaannya," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Hal itu ditegaskan Abdul Malik menanggapi sikap LSM tertentu yang merasa dizalimi pemerintah, sejumlah politisi dan berbagai kalangan nasionalis di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Greenpeace cabang Indonesia, Nur Hidayati mengeluhkan berbagai sorotan terhadap LSM yang bermarkas di Belanda itu sepanjang tahun 2011.

"Mulai dari status badan hukum dipersoalkan, terima dana judi, hingga izin peruntukan bangunan. Itu tidak benar," ujar Nur Hidayati dalam konferensi pers catatan akhir tahun Greenpeace di Hotel Puri Denpasar, Jakarta.

Abdul Malik tidak menampik Greenpeace saat ini merasa khawatir terutama RUU Ormas disahkan dalam waktu dekat.

Pasalnya, salah satu butir dalam RUU Ormas disebutkan, LSM asing tidak boleh meminta atau menerima dana dari dalam negeri baik secara perorangan maupun kelompok. Padahal selama ini LSM itu kerap mengklaim operasional mereka didanai 30 ribu donatur Indonesia.

"Tidak boleh lagi asal terima dana. Dana yang dari luar negeri pun harus mendapat izin dari pemerintah dulu. Kalau itu yang dikhwatirkan LSM itu sangat masuk akal," kata politisi PKB ini.

Abdul kembali menegaskan jika ada LSM masih menolak tunduk aturan Indonesia, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

"Kalau melawan pemerintah wajib bersikap. Siapapun yang berusaha melawan hukum tentu ada sanksinya," tukas dia.

Presiden SBY dalam sambutan acara Peringatan ke-83 Hari Ibu, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (22/12) juga mengingatkan agar LSM asing menghormati Indonesia sebagai negara berkembang yang berjuang mengentaskan kemiskinan rakyatnya.

"Namun, harapan saya janganlah mengobrak-abrik seluruh Indonesia ini, seolah-seolah di negeri kita tidak ada negara, tidak ada pemerintah, dan tidak ada rakyatnya, dan seolah-olah Indonesia tidak ingin menyelamatkan lingkungan kita," SBY menegaskan.
(T.R021/R010)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011