Jakarta (ANTARA News) - Komandan Korps Marinir TNI-AL, Mayor Jenderal TNI (Marinir) Nurdin Safzen menegaskan sebetulnya sudah sejak lama pasukannya siap melakukan langkah pengamanan, pembinaan, dan pendudukan di pulau-pulau terdepan Indonesia ,sekalipun kesiapan itu belum maksimal dimanfaatkan negara.
"Diam-diam, kami telah lama mengamat-amati pulau-pulau yang bisa bermasalah itu. Kami sejak Maret lalu telah memonitor beberapa yang terpenting yang kini bermasalah dan memberikan masukan kepada Presiden," katanya kepada pers di Markas Komando Korps Marinir TNI-AL, Jakarta, Kamis.
Safzen menyatakan berdasarkan pengamatan pasukannya, banyak masalah yang berada di balik keterisoliran pulau-pulau terdepan Indonesia. Masalah itu bisa meluas hingga ke masalah sosial budaya, ekonomi, hingga politik.
"Kajian itu bisa sampai ke sana. Namun kami ingin profesional, biarlah masalah di luar wilayah kerja kami juga turut dipecahkan oleh instansi terkait. Dalam hal ini perlu kepaduan dari berbagai jajaran dan pemerintah memegang peran sangat penting," katanya.
TNI-AL sementara ini mencatat, ada 12 "pagar" terluar Indonesia yang sudah lama tidak mendapat perhatian sepatutnya. Ke-12 pulau itu adalah Pulau Rondo di utara Pulau Weh, Pulau Berhala di perbatasan dengan Singapura dan Malaysia, Pulau Sekatung di perairan Malaka, Pulau Marore dan Miangas di utara Sangir Talaud.
Masih ada lagi Pulau Dana dan Pulau Batek di selatan jajaran Nusa Tenggara, Pulau Fani, Bras, dan Fanilho di utara Pulau Irian yang berbatasan dengan Vanuatu dan Mikronesia serta Papua Niugini. Perairan ini diketahui sangat diminati oleh Australia dan Amerika Serikat.
Safzen menyatakan dia telah menyiapkan berkompi-kompi pasukan marinir sebagai langkah antisipasi jika ada perintah dari Panglima TNI untuk itu.
"Idealnya memang satu pulau itu satu kompi dan penugasannya cuma tiga bulan saja. Tidak lebih. Namun yang harus juga disiapkan adalah dukungan komunikasi, logistik, angkutan, hingga kerja sama dengan pemerintah daerah karena kini eranya otonomi daerah," katanya.
Menjaga pulau-pulau terdepan itu tidak mudah, katanya, karena berbagai hambatan teknis dan alamiah. Di antara hambatan itu adalah ada banyak pulau dan gugusannya yang bahkan tidak memiliki sumber air tawar; sehingga jika diputuskan pulau-pulau itu harus "ditongkrongi", maka suplai air tawar harus senantiasa mulus.
Belakangan ini ada masalah serius terhadap kehadiran beberapa warga negara asing yang membuka lokasi wisata permanen di Pulau Bidadari di barat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Menurut pengelolanya, keberadaan resor wisata itu berdasarkan pola sewa jangka panjang seharga Rp0,5 miliar.
Jajaran Pangkalan Utama TNI-AL IX yang berkedudukan di Kupang, langsung menindaklanjuti keberadaan resor itu serta memeriksa kelengkapan legal formalnya. Masih ditelusuri kewenangan yang diberikan pihak pemerintah daerah atas penyewaan pulau-pulau itu.
Menyikapi masalah itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dari kantornya di Jakarta, berkomentar, "Kita tidak pernah berniat menjual pulau kita." (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
