Oleh karena itu, kajian dan perbaikan berbagai kebijakan UMKM yang telah ada di Tanah Air penting untuk disesuaikan dengan tantangan saat ini, namun kebijakan dapat dikembangkan dari kebijakan yang telah ada dan tidak perlu memulai dari nol untuk meningkatkan efektivitas.
Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah optimistis peran UMKM yang merupakan mesin kritis bagi perekonomian Indonesia dapat terus meningkat.
“Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia saat ini mencapai 61 persen dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas yang saat ini baru mencapai 16 persen diharapkan juga dapat ditingkatkan,” ucap Airlangga alam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Bila melihat ke belakang, berbagai kebijakan UMKM guna memperkuat permodalan telah dilaksanakan mulai dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) hingga 1999, seperti Kredit Bimbingan Masyarakat (BIMAS), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan Kredit Candak Kulak.
Setelah 1999, ia menuturkan kebijakan pembiayaan UMKM dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah berupa Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Pembiayaan Mikro, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu enam persen efektif per tahun.
Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19 pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga enam persen pada 2020 sehingga suku bunga KUR menjadi nol persen pada 2020. Pada 2021 dan 2022, pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga lagi sebesar tiga persen sehingga suku bunga KUR hanya tiga persen.
Dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, pemerintah terus menambah fasilitas KUR agar dapat diakses secara lebih luas. Integrasi program Kartu Prakerja dengan KUR menjadi salah satu kunci munculnya UMKM baru yang berdaya saing.
Setelah mendapat pembekalan, Airlangga berharap peserta program Kartu Prakerja dapat mengakses permodalan dan siap berwirausaha.
“Pemerintah telah mengintegrasikan program Kartu Prakerja dengan KUR, menambah skema KUR Super Mikro di bawah Rp10 juta untuk pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga, serta melakukan kebijakan KUR khusus bagi korporatisasi baik petani maupun nelayan," katanya.
Dari segi anggaran, pemerintah telah melakukan front loading berbagai kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial di awal tahun ini sebagai keberpihakan dan dukungan terhadap UMKM.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan, peran penting UMKM dapat dipelajari dari negara lain yang telah berhasil mendorong UMKM dalam pembangunan ekonomi, seperti Jepang dan Korea Selatan.
Hal-hal yang dapat dipelajari antara lain melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia, peningkatan keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global, dan pembentukan ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.
Baca juga: BI: Pameran KKI 2022 catat komitmen temu bisnis UMKM Rp282,2 miliar
Baca juga: Ketua DPD RI dorong pemerintah pastikan pasar hasil UMKM
Baca juga: "Vending machine" produk UMKM hadirkan pengalaman belanja baru
Baca juga: Kadin jajaki pembukaan ITH produk UMKM Indonesia di Belanda
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2022
