"Kalau penyerapan lebih cepat tentu daya dorong dan multiplier effect pada perekonomian nasional akan semakin besar, dan ini momentum yang telah kita lewatkan dari 2011 dari sumber daya APBN yang kita miliki," ujarnya di Jakarta, Senin.
Politisi PKS itu berharap hal itu tidak terulang lagi untuk tahun-tahun mendatang, apalagi UU pengadaan tanah untuk pembangunan sudah selesai dan diharapkan bisa menjawab kendala lahan selama ini.
Pemerintah harus pula membenahi mekanisme pengadaan dan tender agar penyerapan anggaran semakin efektif, ujarnya.
Sebagaimana diketahui pemerintah mengebut penyerapan anggaran belanja modal 2011 di akhir tahun.
Berdasarkan data Ditjen Keuangan Negara Kementerian Keuangan (DJKN), per 30 November 2011, belanja modal baru terealiasasi sebesar Rp66,5 triliun atau 47,3 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp140,95 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga menyampaikan bahwa per 27 Desember 2011, total belanja negara baru terealisasi Rp 1.165 triliun atau hanya 88,2 persen. Sedangkan menurut DJKN, per 30 November 2011, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 1.001,2 triliun atau 75,8 persen dari pagu APBNP 2011 yang sebesar Rp 1.320,75 triliun.
"Kita lihat dalam 27 hari di Desember ada penyerapan belanja modal sampai 30 persen. Ini menandakan ada penumpukan yang kurang sehat. Dan kemungkinannya ada Rp30 triliun alokasi belanja modal yang tidak terserap sebagai potensi yang hilang untuk mendorong percepatan perekonomian lalu," paparnya.
Selain itu, menurut Kemal, penyerapan APBNP 2011 seluruhnya diperkirakan pada angka 90 persen, sehingga berpotensi ada sisa lebih pembiayaan anggaran diatas Rp100 triliun.
"Tapi kalau realisasi sampai 95 persen tentu sisa anggara akan turun, dikisaran Rp65 triliun. Dan sisa anggaran ini sebaiknya tidak hanya disimpan dan dijadikan cadangan, karena uang pemerintah yang terlalu banyak mengganggur tentu tidak baik untuk perekonomian," ujarnya.
Apalagi, ia menambahkan, uang pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia per Oktober lalu sudah mencapai Rp243 triliun.
Menurut dia, lebih baik sisa anggaran ini untuk pemerataan dan menggerakan ekonomi pertanian dan perdesaan atau sebagian dapat juga dialokasikan untuk tunjangan guru-guru swasta yang masih terabaikan agar mereka memiliki upah minimum guru yang layak.
"Kalau sisa anggaran ini dialokasikan kesana maka dampak ekonominya akan sangat besar," ujarnya.
(D011/R007)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2012
