"Kesiapan kita sesuai dengan UU APBN. Pada April kita harus menerapkan pembatasan BBM, teknisnya nanti tentu pembatasan itu akan ada secara bertahap adalah opsi menggunakan CNG dan menggunakan LGV," ujarnya di Jakarta, Senin.
Hatta mengatakan hal tersebut harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan kepada penggunaan BBM, dan menjadi bagian dari rencana besar atas ketahanan dan bauran energi pada 2025.
Ia menjelaskan, penggunaan gas tersebut akan lebih murah dibandingkan BBM bersubsidi, dan masyarakat yang sebelumnya menggunakan premium nantinya diwajibkan menggunakan converter gas pada kendaraan pribadi mereka.
Opsi penggunaan converter gas tersebut, menurut Hatta, akan dilakukan secara bertahap.
"Nanti ada converter, kalau pakai gas kan Rp4.100 itu lebih murah daripada premium. Opsi itu ada, tapi bertahap tentu saja, karena infrastrukturnya kan juga dibangun secara bertahap," ujarnya.
Menurut Hatta, dalam masa transisi akan dibentuk tim sosialisasi serta tim pengawasan oleh BPH Migas, agar program tersebut bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan distorsi yang berlebihan.
"Kalau 100 persen tidak ada distorsi tidak mungkin, pasti ada juga bocor-bocor, dan ini kita kurangi sekecil mungkin," ujarnya.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan opsi pembatasan BBM bersubsidi di Jawa Bali untuk kendaraan pribadi dengan plat hitam.
"Kita mengarah ke Jawa Bali dibatasi untuk kendaraan roda empat plat hitam, yang lain masih diperkenankan menggunaakan premium, tentu bagi pemilik mobil pribadi harus persiapkan diri dari sekarang," ujarnya.
Namun, ia mengemukakan, untuk rencana besar penggunaan bauran energi di masa mendatang, maka masyarakat harus bersiap-siap untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).
"Kami rekomendasi bagi masyarakat yang berpenghasilan terbatas, yang mempunyai kendaraan pribadi itu harus memikirkan program penghematan atau program mengonversi kendaraannya dengan energi gas atau LGV, yang tentu pemerintah akan merespon dalam waktu dekat," katanya.
Menkeu mengharapkan, pembatasan BBM bersubsidi tersebut jadi diberlakukan agar tidak membebani anggaran subsidi dan kuota volume yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Kalau tidak dilakukan pembatasan, kita akan khawatir dengan APBN. Kita ingin subsidi tepat sasaran, bukan satu subsidi yang sifatnya umum, tetapi kita harapkan ada upaya agar subsidi jadi terarah. Kalau tidak dikendalikan, maka kemungkinan melampaui pagu sangat besar," ujarnya. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2012
