PKS : BPS Bisa "Dipesan"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menyatakan terungkapnya data perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2005, bahwa persediaan beras nasional surplus sebanyak 16 ribu ton telah menunjukkan bahwa BPS bisa "dipesan atau diorder". "Berdasarkan data BPS yang ternyata mengalami surplus beras sebanyak 16 ribu ton, telah meyakinkan kecurigaan tim investigasi impor beras dari PKS bahwa BPS bisa 'diorder'," kata Tifatul kepada ANTARA di Jakarta, Jumat. Menurut dia, seharusnya BPS sebagai lembaga pemerintah harus konsisten terhadap data perberasan yang akan dilaporkan kepada DPR, agar tidak muncul asumsi dari masyarakat bahwa ada permainan kelompok tertentu dalam kebijakan impor beras yang ditentang DPR. Dia menilai kebijakan pemerintah mengimpor beras sebanyak ratusan ribu ton itu sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama para petani, tetapi lebih berpihak pada kepentingan pihak tertentu. "Data tersebut harus segera diklarifikasi, sebab pada data perhitungan sementara BPS akhir 2005, yang dirilis Februari 2006, surplus produksi beras tercatat sebanyak 16 ribu ton," katanya. Dia mengemukakan meski BPS mengaku data yang dikeluarkan hanya angka-angka perkembangan, namun PKS tetap akan memasukkan angka-angka itu dalam laporan investigasi impor beras yang dilakukan tim gabungan dari FPKS dan FPDIP DPR. "Laporan itu akan kami bahas dan pelajari lebih dalam, kenapa terjadi perbedaan antara data BPS, Bulog, dan Departemen Pertanian," ujarnya. Pada 2005, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengimpor beras sebanyak 69.900 ton, sementara pada 2006 dengan alasan untuk memenuhi stok beras di Perum Bulog, pemerintah kembali mengeluarkan izin mengimpor beras sebanyak 110 ton ribu dan hingga batas waktu pengiriman beras realisasi hanya 83.100 ton. Sekitar akhir 2005 data Perum Bulog menunjukkan stok beras yang dikuasai Perum Bulog diperhitungkan tidak akan mencukupi untuk keperluan penyaluran sampai awal 2006. Untuk mengantisipasi menyusutnya stok beras di gudang Bulog, pemerintah perlu segera mengimpor bahan pangan pokok tersebut agar Indonesia terhindar dari krisis beras awal tahun depan. (*)

COPYRIGHT © ANTARA 2006