Menurut Drs. H. Achmad Djunaidi, M.B.A. selaku Direktor Pengelolaan Dana Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), hal ini terwujud berkat adanya tekad secara konsisten dari Kemenag untuk menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Posting biaya-biaya tak diperlukan tersebut lalu dimasukkan dalam biaya operasional.
"Kami bersyukur atas keberhasilan ini. Tentu ini membanggakan Kemenag secara institusi dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji secara nasional. Dan, prestasi ini Kemenag mampu menjadi pelopor karena belum ada instansi pemerintah ataupun perusahaan yang mempunyai biaya operasional seefisien penyelenggaraan haji," kata Djunaidi memberi penjelasan.
Sebagai pembanding, Biaya Operasional Bank Indonesia pada tahun 2011 mencapai 12% dari total anggaran yang digunakan. Bahkan, Bank BNI 46, merilis secara terbuka bahwa operasionalisasi kegiatannya membutuhkan anggaran hampir 70,50% dari total anggaran pada tahun 2011.
Dari total biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji pada tahun 2011 yang mencapai Rp7,3 triliun, biaya Operasional penyelenggaraan ibadah haji terbagi dalam dua post; Biaya Petugas di Arab (mencapai 1,7% dari gross anggaran) dan Biaya Petugas di Dalam Negeri (mencapai 2,8% dari gross). Total beban yang ditanggung dari dua post tersebut adalah 4,5%. Sebanyak 0,64% di antaranya menjadi beban dari APBN (sekitar Rp138 miliar), sedangkan 3,86 persennya menjadi beban dana optimalisasi setoran awal calon haji.
Terkait dengan efisiensi ini, tidak menjadikan pelayanan dari panitia penyelenggaraan ibadah haji kurang meningkat. Malah sebaliknya, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mampu menyediakan perumahan bagi jemaah haji 100% berada di ring I dengan jarak terjauh 2.500 meter dari Masjidilharam.
Merespons tentang kemungkinan pada tahun mendatang terkait dengan alokasi APBN untuk Jemaah Haji Indonesia apakah akan meningkat, Djunaidi menjelaskan bahwa sudah muncul komitmen dari Kemenag dan DPR, dalam hal ini Komisi VIII, untuk sesegeranya di awal tahun 2012 akan melakukan pembahasan bersama terkait dengan penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1433H/2012M. Dalam pembahasan ini diharapkan muncul sebuah keputusan yang lebih nyata, terutama masalah pembebanan biaya yang tidak terkait dengan jemaah haji untuk diambil porsinya oleh APBN, seperti biaya petugas haji, baik itu di dalam maupun di luar negeri.
"Jadi, ada harapan bantuan dari APBN ke depan akan lebih besar lagi. Kita doakan saja, semoga Pemerintah dan DPR terus meningkatkan anggarannya untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah Haji," demikian kata Djunaidi mengakhiri pembicaraan.
*PMP
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2012
