Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.
Presiden terima kunjungan Menlu Arab Saudi bahas pelaksanaan haji
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al Saud, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, guna membahas salah satunya pelaksanaan haji.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Menlu Arab Saudi membahas berbagai hal, selain soal kepentingan umat, juga terkait ekonomi kedua negara.
Selengkapnya baca di sini.
Forum Mahasiswa OAP minta pemerintah sahkan DOB Papua
Forum Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) meminta pemerintah pusat mempercepat pengesahan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua.
Dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, Koordinator Forum Charles Kosay meminta kepada Presiden RI Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar segera mengesahkan dan menandatangani undang-undang DOB, khusus tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.
Selengkapnya baca di sini.
Menhan Prabowo tegaskan berkampanye harus seizin Presiden Joko Widodo
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak berkampanye di hadapan Wisudawan Universitas Pancasila karena jika berkampanye harus seizin Presiden Joko Widodo.
"Saya sudah merasakan kalian sudah resah. 'Ah, apa lagi dia bicara ini? Jangan-jangan kampanye politik?'. Tidak, saya tidak kampanye di sini. Kalau saya kampanye, maka saya harus minta izin presiden, saya ini menteri loh," katanya dalam keterangan di Jakarta Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Gerindra pecat M. Taufik sebagai kader partai
Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Selasa, memutuskan untuk memecat M. Taufik sebagai kader Partai Gerindra karena dinilai telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.
"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, ada lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra, mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
DPR RI-Penyelenggara Pemilu setujui PKPU tentang Tahapan Pemilu 2024
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Penyelenggara Pemilu menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Hal itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
