"Program Kemitraan Australia dan Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah satu dari upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas demi pembangunan yang inklusif," kata Konsul Jenderal Australia Brownwyn Robbins pada saat peluncuran program Inklusi di Makassar, Jumat.
Ia mengharapkan agar program ini dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas dan tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan, dan lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dalam pembangunan.
Selain itu, dia juga berharap mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Robins, kolaborasi merupakan pendorong utama dari tercapainya berbagai tujuan pembangunan.
Dalam implementasi program itu, Yayasan BaKTI berkolaborasi bersama mitra-mitra LSM di 10 wilayah kerja program Inklusi.
"Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Kota Kendari, Kabupaten Lombok Timur, Kota Ambon, dan Kabupaten Kupang adalah lokasi program Inklusi yang akan dikerjakan oleh Yayasan BaKTI bersama enam mitranya," kata Direktur Yayasan BaKTI Yusran Laitupa.
Keenam mitra Yayasan BaKTI dalam menjalankan program Inklusi adalah YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Parepare, YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang) Tana Toraja, Rumah Generasi Ambon, RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) Kendari, UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) Kupang, dan LRC (Lombok Research Center) Lombok Timur.
Baca juga: Sultan gandeng Pemerintah Victoria kembangkan industri fesyen Yogya
Baca juga: Pemerintah Australia digugat karena tak atasi dampak perubahan iklim
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
