"Kita mendapatkan pemberitaan yang kuat pemerintah Belanda mengait-kaitkan pembelian Leopard tersebut dengan masalah HAM. Ini pernyataan tidak bersahabat dari pimpinan dan anggota Parlemen Belanda," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan, Komisi I DPR berikhtiar sekuat tenaga memperbesar alokasi anggaran terhadap pengadaan arsenal militer Indonesia dan meminta Kementerian Pertahanan segera memodernisasi alat-alat perang secara canggih agar menjadi negara yang disegani.
"Tapi di sisi lain, ternyata Kementerian Pertahanan sering tidak pernah memberikan rancangan besar. Mereka kadangkala secara sepihak, ujug-ujug, tidak ada pembicaraan, tiba-tiba sudah ada pembelian atau rencana membeli dengan pihak lain," katanya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang memberdayakan agar TNI bisa menggunakan arsenal produksi dalam negeri seperti yang dihasilkan banyak perusahaan nasional. (zul)
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2012