Medan (ANTARA News) - Pengamat Kesehatan Universitas Sumatera Utara Destanul Aulia mengatakan Pos
Pelayanan Terpadu merupakan unjung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, termasuk salah satunya adalah untuk meningkatkan cakupan imunisasi terhadap balita.

"Banyak manfaat dari keberadaan Posyandu tersebut termasuk salah satunya adalah memaksimalkan cakupan imunisasi terhadap balita, namun sayangnya keberadaan posyandu belakangan ini sudah kurang diperhatikan," katanya, di Medan, Rabu ketika ditanya komentarnya mengenai masih belum maksimalnya cakupan imunisasi di beberapa daerah di Sumatera Utara.

Fungsi utama Posyandu adalah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak dalam pemeliharaan kesehatan yang dilakukan untuk masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, peran posyandu yang begitu strategis terus menunjukkan fenomena penurunan fungsi dan perannya di masyarakat.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan penurunan angka kunjungan masyarakat ke Posyandu serta mundurnya kader di beberapa Posyandu, sedangkan untuk mencari kader baru sangatlah sulit.

Kepala Seksi Wabah dan Bencana Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Suhadi hingga akhir 2011 baru empat daerah dari 33 kabupaten/kota di Sumut, yang pencapaian imunisasi terutama imunisasi hepatitis B nya di atas 80 persen.

"Empat daerah yang telah melebihi 80 persen tersebut yakni Kabupaten Samosir, Asahan, Medan, dan Deli Serdang, sedangkan daerah-daerah lain masih dibawah 80 persen. Untuk itu daerah-daerah diminta lebih meningkatkan, " katanya.

Menurut dia, belum terpenuhinya cakupan imunisasi di Sumut salah satunya karena pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) belum menjadi kegiatan rutin yang dilakukan kabupaten/kota.

Permasalahan lain adalah bimbingan teknis (bimtek) belum optimal atau masih belum terjadwalnya dan dilakukan berkesinambungan. Ini tergantung ketersediaan biaya operasional.

Idealnya, bimtek tersebut dilakukan oleh provinsi minimal dua kali dalam setahun, sementara kabupaten/kota empat kali dan puskesmas enam kali.

"Tidak semua kabupaten/kota menyediakan dana pengambilan vaksin dan logistik yang cukup. Himbauan kita paling hanya mengharapkan peranan pemerintah daerah untuk lebih maksimal lagi dalam cakupan imunisasi khususnya untuk kader posyandunya," katanya.

Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2012