"PAUD agar jadi prioritas di desa, terlebih Indonesia akan ada bonus demografi pada 2045," katanya saat memberikan arahan dalam Pelantikan Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjar sekaligus Pelantikan Ketua TP PKK serta pengukuhan Bunda PAUD Desa se-Kecamatan Banjar di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Senin.
Ia mengatakan bonus demografi bisa menjadi masalah sosial yang besar jika tidak dikelola dengan baik. PAUD yang baik harus dipersiapkan untuk membentuk karakter anak-anak pada usia emas dari nol hingga lima tahun, sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik dan berintegritas untuk bangsa ini ke depan.
"Jika tidak dikelola dengan baik akan lahir anak-anak yang tidak memiliki daya saing dan malas. Ini akan menjadi masalah dalam persaingan dunia global. Jadi, perbekel harus mengutamakan PAUD dalam pengelolaan desanya," katanya.
Baca juga: Pemkab Badung dorong pihak terkait bangun PAUD yang berkualitas
Ia menyampaikan terima kasih kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat desa dengan sepuluh program pokok PKK, termasuk mengentaskan permasalahan sampah di desa, mulai dari pengelolaan, pemilahan, hingga produksi sampah menjadi hal yang berguna seperti ekoenzim. Ekoenzim telah terbukti memberikan dampak yang sangat baik untuk pertanian.
"Kalau terus bisa disosialisasikan dengan baik, kita bisa memiliki tanaman di pekarangan yang memiliki kontribusi luar biasa terhadap pangan kita seperti sayur, cabai, dan lain-lain. Juga untuk mengurangi dampak inflasi karena harga cabai meroket. Setiap musim hujan pasti cabai pemicu inflasi karena masyarakat dominan suka pedas," ucap Agus Suradnyana.
Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Buleleng Gusti Ayu Aries Sujati Suradnyana menyebutkan bahwa pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam layanan PAUD yang berkualitas.
Baca juga: Kepala desa komitmen perkuat PAUD di desa
Dari awal, hanya ada tiga Taman Kanak-Kanak (TK) negeri di desa. TK-TK yang ada di desa kualitasnya kurang bagus, sehingga disarankan mengubah statusnya menjadi TK negeri dan dibiayai oleh Pemkab Buleleng.
"Saat ini sudah ada 30 TK negeri. Kini SMA/SMK sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga 20 persen anggaran di kabupaten bisa dialihkan ke TK negeri," katanya.
Selain itu, kelas-kelas jauh juga dikembangkan di beberapa desa, khususnya desa-desa yang mempunyai topografi yang luas. Seperti di Desa Pedawa, Kecamatan Banjar ada dua kelas jauh. Termasuk di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu dan Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Kelas jauh menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelas jauh memobilisasi guru-guru lebih dekat dengan siswa.
Baca juga: Bunda PAUD Bali undang Kak Seto gelorakan gerakan mendongeng
"Jadi, pelayanan pendidikan bisa tepat dan cepat tersampaikan ke masyarakat. Saya harapkan tenaga pendidik dan kependidikan juga dianggarkan oleh pemerintah desa. Saya sarankan lebih baik kita memperbaiki kualitas sumber daya manusia secara dini," kata Aries Sujati.
Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/IMBA Purnomo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
