“Kolaborasi antarpemerintah, masyarakat, dan asosiasi bisnis dari berbagai negara dan kategori industri yang berbeda akan memberi masukan dari sudut pandang yang kaya dan beragam. Diharapkan nantinya akan disusul dengan aksi nyata dan kebijakan yang bisa diimplementasikan demi terwujudnya ekonomi yang inklusif,” ucap Arsjad dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Arsjad mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional sebesar 61,07 persen per Maret 2021.
Oleh karena itu, berkolaborasi antarpemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan, agar UMKM makin berdaya saing pada era digital seperti saat ini.
“Bantuan dari pelaku usaha besar dan Pemerintah dapat mengurangi beban tantangan para pelaku UMKM, contohnya seperti bantuan modal,” ujar Arsjad.
Hal yang sama juga dijalankan Kadin sebagai bentuk partisipasi langsung mewujudkan semangat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Saat ini, Kadin Indonesia mendorong penguatan kemitraan, sinergi, dan kolaborasi antara UMKM dengan usaha besar dalam rantai pasok industri,” ucapnya.
Terlebih, UMKM juga tidak bisa terlepas dari dinamika yang terjadi saat ini, di mana dunia usaha memasuki era Industri 4.0. Semua hal terintegrasi melalui digital.
“Kadin Indonesia berharap UMKM dapat mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi, seperti akses permodalan dan bahan baku, akses pemasaran termasuk untuk menembus pasar ekspor juga perluasan cakupan wilayah jangkauan melalui digitalisasi,” paparnya.
Urat nadi
Di sisi lain, Managing Director World Bank periode 2006-2010 Juan José Daboub selaku Co-Chair Trade and Investment Task Force B20 tahun 2022 mengatakan bahwa pihaknya tengah merampungkan rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dan pembahasan langkah aksi bersama sebagai bentuk komitmen para anggota B20 mendukung G20 dalam pemberdayaan UMKM.
Daboub menyatakan sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Daboub yang juga merupakan Anggota Dewan Direksi Phillip Morris International (PMI) mengambil contoh sinergi yang telah pihaknya lakukan. PMI dan afiliasinya di Indonesia, yakni PT HM Sampoerna Tbk, telah mengembangkan lebih dari 160.000 UMKM toko kelontong untuk mengadaptasi teknologi digital guna meningkatkan daya saing.
“Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Daboub.
Baca juga: Menkopolhukam konfirmasi Presiden Jokowi akan temui Putin
Baca juga: Menparekraf ajak pemuda ciptakan lapangan pekerjaan
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022
