Menurut dia, instruksi bagi pemda tersebut untuk memberikan fasilitas dan dukungan sarana dan prasarana kepada KPU agar persiapan logistik dan pelaksanaan pemilu serentak 2024 bisa berjalan efektif, efisien dan optimal.
"Langkah itu perlu diberikan agar pemda bisa berkoordinasi dan membantu memberikan fasilitas infrastruktur kepada KPU dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Guspardi di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, memang tidak semua daerah memiliki masalah dengan ketersediaan gedung, gudang atau akomodasi namun koordinasi tetap dibutuhkan.
Namun Guspardi meyakini bahwa pemda akan membantu dan memberikan fasilitas kepada KPU demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Insyaallah saya yakin karena kami sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, lalu daerah juga akan melaksanakan pilkada. Jadi saya rasa untuk kelancaran pemilu dan pilkada harus menjadi skala prioritas," ujarnya.
Hal tersebut menurut dia sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar semua jajarannya dapat memberikan dukungan sepenuhnya terutama terkait anggaran, personel dan juga logistik kepemiluan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan baik dan berkualitas.
Karena itu dia menilai tidak ada alasan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi KPU.
Baca juga: Komisi II DPR pilih tiga calon anggota DKPP berdasarkan kompetensi
Baca juga: Peneliti: Pemilu 2024 harus beri pembelajaran positif bagi masyarakat
Baca juga: KPU perbaiki Sipol permudah pendaftaran peserta Pemilu 2024
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2022
