"Saat ini tanda-tanda krisis pangan tersebut sudah terasa, pemerintah harus mengantisipasi dengan berbagai cara dan program," kata Hermanto dalam kunjungan di Padang, Jumat.
Menurut dia, tanda-tanda tersebut terlihat dari alih fungsi lahan pertanian, terjadinya perubahan iklim, maraknya produk pangan impor, minimnya alokasi anggaran negara pada sektor pangan, minimnya teknologi pertanian, dan tidak konsistennya penerapan program mewujudkan kedaulatan pangan.
Baca juga: CIPS: perlu reformasi kebijakan pertanian cegah krisis pangan
Alih fungsi lahan pertanian, katanya, menjadi ancaman serius bagi krisis pangan, karena saat konversi lahan dilakukan besar-besaran, luas lahan pertanian pasti akan berkurang, sehingga produktivitas hasil pertanian akan turun.
Ia menilai perubahan iklim sulit dikontrol, karena faktor perubahan iklim global akibat industri dan efek rumah kaca.
"Oleh sebab itu, pemerintah harus kerja keras meminimalkan efek perubahan iklim global dengan cara mewujudkan program Indonesia hijau," katanya.
Ia melihat produk pangan impor semakin tak terkendali masuk ke pasar domestik demi memenuhi kebutuhan industri. "Di saat yang sama, produk pangan domestik tidak terserap oleh industri, karena alasan standardisasi produk membuat masyarakat tergantung pada produk pangan impor," ujarnya.
Ia memaparkan rencana anggaran negara pada 2023 untuk sektor pangan tersebar di Kementerian Pertanian sebesar Rp13, 7 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp6,1 triliun serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rp6,18 triliun.
"Anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menghadapi krisis pangan. Sangat rendah dibandingkan sektor lain yang tidak ada hubungannya dengan pangan," katanya.
Apalagi, belanja negara sektor pangan yang minim itu didominasi untuk daya dukung manajemen, sehingga belanja yang bersentuhan langsung dengan produktivitas pangan sangat rendah.
Baca juga: Presiden: Jangan sampai ada lahan terlantar tidak ditanami apa-apa
Baca juga: Mentan ajak seluruh pihak antisipasi krisis pangan dunia
Kemudian, temuan dan terapan teknologi pertanian saat ini belum memadai untuk menjadi daya dukung peningkatan produktivitas dan kualitas produk pangan.
"Agenda dan kerja pemerintah serta para pelaku usaha tidak fokus dalam mewujudkan kedaulatan pangan," katanya.
Ia mendesak pemerintah agar serius dan punya strategi besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terutama dalam hal memperbesar anggaran, mengembangkan teknologi pertanian tepat guna, mendorong produktivitas pangan domestik dan serapannya, serta sekuat tenaga mengurangi impor pangan.
"Yang tak kalah penting, fokus mewujudkan kedaulatan pangan," kata dia.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2022
