Menurut Haedar, saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis, dukungan tersebut diperlukan sebagai aktualisasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI 1945.
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Moskow untuk bertemu Presiden Putin
"Semua pihak di dalam negeri perlu mendukung sebagai aktualisasi mewujudkan perdamaian dunia yang menjadi amanat konstitusi Indonesia. Semoga memperoleh jalan solusi dan membuka langkah damai menghentikan perang oleh kedua negara," kata dia.
Lebih lanjut, Haedar menilai misi perdamaian Presiden Jokowi tersebut merupakan hal yang sangat penting karena pihak-pihak yang memiliki posisi strategis, seperti PBB, belum melakukan langkah tegas dan signifikan sebagaimana diharapkan oleh publik dunia.
Padahal, kata dia, diperlukan keberanian dalam mengambil prakarsa mendamaikan Ukraina dan Rusia demi menghadirkan masa depan dunia yang tertib, maju, dan damai tanpa peperangan.
Dengan demikian, menurut dia, tawaran untuk membuka dialog antara dua pemimpin negara yang bertikai, mencari solusi perdamaian, dan menghentikan perang merupakan jalan politik dan diplomasi yang penting meskipun terjal.
Berkenaan dengan hasil dari upaya damai itu, Haedar mengatakan hal tersebut memerlukan proses dan tidak langsung berhasil.
"Soal hasilnya, tentu berproses dan tidak langsung berhasil," ujar dia.
Haedar pun menilai bahwa sebagai negara yang netral, moderat, dan mewakili negara berpenduduk besar, Indonesia memiliki posisi yang cukup bagus untuk membawa misi damai ini.
Di samping itu, tambah dia, posisi Presiden Jokowi sebagai Ketua G20 saat ini memang cukup penting untuk dimanfaatkan dalam mendorong Rusia dan Ukraina untuk berdialog mencari solusi damai serta mengakhiri perang.
Baca juga: Wapres: Semoga Presiden Jokowi berhasil mengemban tugas di luar negeri
Baca juga: DPR puji diplomasi Presiden Jokowi ke Ukraina-Rusia capaian luar biasa
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
