Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan Kemendagri terus mendorong agar pemerintah daerah membuat kebijakan berbasis pada riset.
“Dinamika pemerintahan terus berkembang, pemerintah semakin menyadari bahwa riset itu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang semakin valid,” katanya pada Rapat Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) secara virtual di Jakarta, Senin.
Suhajar mengatakan salah satu kelemahan dalam pembuatan kebijakan, yakni penggunaan penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan yang belum cukup membumi. Padahal, riset merupakan sebuah instrumen yang melekat dan menjadi sebuah dasar kebijakan agar tepat sasaran.
Baca juga: Mendagri Tito: RUU pemekaran disahkan demi kemajuan pembangunan Papua
Baca juga: Mendagri Tito: RUU pemekaran disahkan demi kemajuan pembangunan Papua
“Pengambilan sebuah keputusan harus berbasis riset, supaya apa, ya supaya memang keputusan itu dapat dilaksanakan,” kata dia.
Ia mencontohkan bagaimana cara kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan perencanaan pembangunan hunian untuk masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, untuk dapat melahirkan keputusan yang tepat guna dan tepat sasaran, maka Bappeda harus melakukan riset sederhana dengan bersandar pada indikator kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Mendagri sampaikan pendapat akhir pemerintah 3 RUU DOB Papua
Baca juga: Mendagri sampaikan pendapat akhir pemerintah 3 RUU DOB Papua
Tak hanya itu, Suhajar menekankan pentingnya inovasi dalam sebuah kebijakan. Hal itu, kata dia, karena seiring berjalannya waktu pelayanan publik mengalami beberapa perkembangan yang dilatarbelakangi atas sebuah usaha menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya.
Hal tersebut, ujarnya, berorientasi kepada kebutuhan masyarakat untuk menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsif, dan efisien. Oleh karena itu, dia menyebutkan bahwa riset dan inovasi bagaikan dua mata uang yang tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
Baca juga: Kemendagri berhasil perjuangkan formasi khusus ASN untuk OAP di 3 DOB
Baca juga: Kemendagri berhasil perjuangkan formasi khusus ASN untuk OAP di 3 DOB
“Ini barang seperti dua mata uang dalam satu koin karena itulah pemerintah memutuskan untuk melakukan berbagai percepatan di daerah, yakni riset dan inovasi di daerah,” ucapnya.
Pemda, lanjut dia, dirasa perlu melakukan riset dan inovasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Suhajar mengatakan dengan adanya riset dan inovasi pemda bisa memberikan pelayanan yang lebih inovatif sehingga berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan yang diharapkan masyarakat.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
