"Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) menyebutkan bahwa pelaksanaan P4GN menggunakan anggaran APBN dan APBD," ujar Direktur Hukum/Plt. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Susanto kepada ANTARA usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Selasa.
Menurut Susanto, Inpres tersebut sudah mengamanahkan penggunaan APBD untuk rencana aksi P4GN, salah satunya pelaksanaan rehabilitasi.
BNN telah banyak melakukan advokasi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk membuat regulasi terkait P4GN.
Baca juga: Pemda juga berperan memberantas narkoba
"Kita setiap tahun memiliki program untuk asistensi regulasi ke daerah-daerah, kepada Pemda dan pemerintah kota (Pemkot)," kata Susanto.
Dalam kesempatan sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Asmin Fransiska Asmin Fransiska, mendukung pelibatan Pemda dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika.
Dia mengatakan bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang melibatkan multi sektor dan inklusif. Namun dirinya menyinggung terkait kesiapan Pemda sebagai tantangan dalam rehabilitasi pengguna narkotika.
Baca juga: KASN dan BNN cegah penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN
Pengamat hukum itu juga mengingatkan untuk melibatkan sektor layanan kesehatan sebagai sektor terdepan (lead sector) dalam undang-undang narkotika.
Layanan kesehatan ini meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta elemen-elemen terkait lainnya.
"Libatkan sebanyak mungkin karena mereka yang paling tahu rumus-rumusnya, dan tentu bersama-sama rekan penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional yang memiliki kapasitas," kata Asmin Fransiska.
Baca juga: BNN gandeng Kodam IM cegah penyalahgunaan narkoba
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
