Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, rencana kolaborasi penyaluran daging kurban kemasan dengan organisasi sosial, Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun ini baru sebatas undangan dan belum ada tindak lanjut.

"Sampai sekarang belum 'confirm'. Jadi kami undang mereka untuk kolaborasi, silakan saja, siapa saja yang mau," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

Ia mengakui sempat mengajak ACT dan Dompet Dhuafa berkolaborasi seperti pelaksanaan tahun sebelumnya untuk penyaluran daging kurban.

Tujuannya, kata dia, agar daging kurban tersebut tidak hanya cepat diterima penerima manfaat tetapi daging itu juga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang.

Karena itu, pihaknya berencana untuk memberikan daging kurban itu dalam bentuk kemasan kaleng.

"DKI kan kota kolaborasi tapi benar memang seperti Pak Wagub (Riza Patria) sampaikan, kami sampai saat ini belum ada kerja sama dengan ACT," katanya.

Baca juga: Wagub DKI bantah ada kerja sama penyaluran daging kurban dengan ACT
Baca juga: PPATK blokir 60 rekening ACT


Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah ada kerja sama penyaluran daging kurban antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan ACT yang sedang disorot akibat dugaan penyelewengan donasi dana umat.

"Sekali lagi ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov, kerja sama yang selama ini ACT itu dengan Baznas," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Riza menambahkan, masalah yang saat ini membelit ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta.

Ia juga menegaskan, tidak ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ACT dengan Pemprov DKI. "Kami sampaikan ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov. Itu kerjasamanya dengan Baznas," katanya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2022