“KSP memberi apresiasi tinggi terhadap capaian yang sudah baik kepada rekan-rekan di kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Walaupun begitu, capaian tersebut tetap harus terus ditingkatkan," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan laporan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, capaian Aksi HAM caturwulan pertama tahun 2022 (B-04) kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan menunjukkan angka 74,81 dari nilai maksimum 100.
"Capaian Aksi HAM ini sejalan dengan arahan Presiden. KSP akan terus mendorong pengarusutamaan HAM di semua tingkatan pemerintahan. Selanjutnya diharapkan ke depan akan semakin banyak daerah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM," kata Jaleswari.
Keberadaan RANHAM yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM itu menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB.
RANHAM berfokus pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan termarjinalkan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.
Baca juga: Kemenkumham: Butuh kerja keras implementasikan Ranham
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2022
