Jakarta (ANTARA News) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta agar pemerintah membatalkan rencana mencabut pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk primer kelapa sawit dan crude palm oil (CPO).
"Pada mulanya ada anggapan jika PPN primer kelapa sawit yaitu tandan buah segar dihapuskan, pengusaha akan senang. Ternyata tidak, itu bukan insentif. Itu justru merugikan, karena itu kami mohon agar PPN kelapa sawit dan CPO tidak dihapuskan," kata Ketua Harian Gapki Derom Bangun usai bersama sejumlah anggota Gapki diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Dijelaskannya, jika PPN kelapa sawit dihapuskan, maka akan menimbulkan beban operasional tambahan bagi pengusaha karena tidak bisa lagi mengkreditkan PPN pada saat membeli pupuk.
"Mudah-mudahan ini belum terlambat, karena pembahasan amandemen UU PPN sudah disiapkan di DPR," katanya.
Selain itu, Gapki juga meminta agar penetapan Pungutan Ekspor (PE) kelapa sawit dalam jangka pendek tidak diubah-ubah karena hanya akan membingungkan pengusaha sehingga bisa menurunkan daya saing dengan produk negara lain.
Dalam pembicaraan dengan Presiden, lanjut Derom, juga dibahas mengenai sejumlah hambatan dalam pengembangan usaha kelapa sawit seperti banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang menimbulkan biaya tambahan operasioanal seperti pengenaan restribusi jalan dan lampu penerangan di perkebunan.
"Di satu daerah, kami dikenakan retribusi komoditas sebesar 2 persen dari harga per kilo, sementara di daerah lain ada juga pungutan penerangan jalan yang sumbernya bukan dari PLN tetapi dikelola perusahaan sendiri. Presiden meminta hal-hal itu segera dikaji oleh Mendagri," katanya.
Menurutnya, permintaan produk kelapa sawit dunia saat ini terus meningkat sehingga diperkirakan produk kelapa sawit Indonesia akan meningkat menjadi 14,7 juta ton pada tahun ini dibanding 2005 sebesar 13,6 juta ton.
"Jumlah ini mendekati atau hampir sama dengan produksi Malaysia," katanya.
Peningkatan target 2006 ini bisa dicapai jika iklim usaha di tanah air terus membaik seperti yang terjadi sejak pemerintahan Yudhoyono, tambahnya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
