Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kelompok-kelompok yang menginginkan penutupan PT Freeport Indonesia bahwa tuntutan tersebut akan menimbulkan masalah hukum dan persoalan lainnya.
"Akan ada masalah hukum, arbitrase internasional, iklim investasi yang terganggu. Belum lagi persoalan PHK," kata Presiden dalam jumpa persnya usai rapat kabinet lengkap di Istana Negara, Kamis.
Presiden mengemukakan hal itu berkaitan dengan maraknya aksi penentangan terhadap perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu.
Aksi unjukrasa berdarah terjadi di Papua, Kamis, saat mahasiswa dan sekelompok masyarakat berdemonstrasi menuntut penutupan PT Freeport Indonesia dan kemudian bentrok dengan aparat keamanan.
Sedikitnya empat aparat keamanan meninggal (tiga dari kepolisiaan dan seorang lagi dari TNI AU) dalam bentrokan tersebut.
Menyikapi persoalan itu, Presiden mengatakan, pemerintah besikap terbuka untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi secara bersama-sama demi keadilan dan "fairness".
Kepala Negara juga menyanyangkan bahwa saat semua pihak berupaya mengupayakan penyelesaian bahkan telah tercapai kesepakatan untuk tidak melakukan aksi kekerasan, justru terjadi bentrokan di Papua.
"Ini bertentangan dengan semangat untuk mengatasi persoalan tanpa kekerasan. Pemerintah sudah bertekad untuk menyelesaikan konflik secara damai," katanya dengan menekankan penyesalannya akan peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, Jayapura.
Presiden juga menegaskan jangan dibiasakannya tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.
Pada jumpa pers itu, presiden didampingi sejumlah menteri seperti Menkopolhukam, Menkeu, Panglima TNI, Kapolri serta Menko Perekonomian.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
