Padang, (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR-RI, Tubagus Rizon, menilai upaya penuntasan kasus "illegal logging" di tanah air kurang memuaskan sehingga pemerintah perlu menggunakan "hukum perang" untuk menindak para pelaku pembalakan yang telah merugikan negara triliunan rupiah itu.
"Hasil kejahatan mereka harus dirampas dan digunakan untuk membiayai segala kepentingan negara," kata anggota Fraksi PAN itu di Padang, Jumat (17/3).
Menurut dia, tindakan pemberantasan kejahatan kehutanan dengan menerapkan "hukum perang" adalah wajar karena pemerintah sudah memiliki "alat perang" yang lengkap.
Pemerintah sudah punya perangkat hukum berupa UU Kehutanan yang telah mengamanatkan dengan jelas upaya penuntasan "illegal logging".
"Karenanya kita tidak usah lagi ragu-ragu karena aturan hukum sudah tersedia dan siapa saja yang terlibat dalam kejahatan kehutanan harus ditindak tegas," katanya.
Ketegasan sedemikian rupa ini, menurut dia, harus cepat dilakukan mengingat kejahatan bidang kehutanan sudah sangat memprihatinkan dan kerugian materi tidak terhitung lagi.
"Dampak negatif kejahatan kehutanan makin nyata, bahkan anak cucu kita terpaksa menanggung berbagai bencana yang bakal muncul," ujarnya.
Akibat ratusan juta hektare kawasan hutan produksi dan hutan lindung di negara ini rusak berat, ke depan diyakini tidak akan mampu lagi berfungsi optimal sebagai daerah penyangga.(*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
