Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR, Rama Pratama,
menegaskan Panitia Anggaran DPR akan tetap konsisten menolak rencana
kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
"Panitia anggaran, dan juga dari fraksi, akan tetap konsisten menolak kenaikan TDL. Dan ini juga sudah mulai ada sinyal positif dari pemerintah, karena sebenarnya permasalahan ada di PLN itu sendiri," kata Rama seusai mengikuti rombongan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Rama yang juga anggota Panitia Anggaran DPR menambahkan panitia anggaran sudah berkomitmen untuk menekan jumlah subsidi yang diminta oleh pemerintah dan mencoba mencari jalan keluar untuk menutupi subsidi tersebut agar TDL tidak perlu naik.
"Kita bisa usahakan banyak jalan, misalnya dari dana talangan, dari sisa anggaran lebih, atau dari efisiensi belanja-belanja departemen," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut dia, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk PLN tidak lepas dari hitung-hitungan biaya pokok produksi PLN. Dan ketika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan selisih angka yang lebih kecil dibanding biaya pokok produksi yang diajukan PLN, maka panitia anggaran makin percaya angka yang diajukan PLN memang digelembungkan untuk menutupi inefisiensi di PLN.
"Ini harus diselesaikan dulu. Kita yakin ini bisa diselesaikan karena sebenarnya kebutuhan subsidi itu tidak besar dan masih bisa ditekan," katanya.
Kenaikan TDL sangat sensitif karena bisa mempengaruhi
target inflasi, menurunkan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah mengajukan kenaikan TDL sebesar 10 persen kepada DPR dengan alasan apabila tarif TDL tidak dinaikkan, maka kenaikan subsidi untuk PLN mencapai Rp10,2 triliun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
