Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah aktivis HAM mengkhawatirkan adanya upaya eksploitasi kasus Abepura berdarah ke arah di luar persoalan pokoknya, yakni penyelesaian gugatan ketidak adilan di Papua akibat operasi pertambangan PTB Freeport.
Kekhawatiran itu dikemukakan HSB Dillon (anggota Komnas HAM), Hendardi (PBHI), Dita Indah Sari (aktivis buruh dan wanita), Sukardi Rinakit (pengamat politik) kepada pers di Jakarta, Jumat,
Dita mengatakan bahwa konflk yang sesungguhnya terjadi adalah antara rakyat dengan PT Freeport dan kemudian bergeser menjadi antara rakyat dengan aparat keamanan.
"Konflik antara rakyat Papua dengan Freeport telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan tingkat kekerasan yang tinggi," katanya.
Akumulasi kemarahan akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu dan akan terus berulang jika pola penyelesaiannya masih sama.
Ironisnya pemerintahan Yudhoyono-Kalla tidak menanggapi secara serius tuntutan revisi kontrak karya, yang dinilai tidak memberi keadilan dan kesejahteraan mayoritas rakyat Papua yang miskin.
"Pemerintah seharusnya memenuhi tuntutan rakyat, yaitu menutup
Freeport untuk sementara, demi menghindari akumulasi konflik. Renegosiasi sebaiknya dilakukan agar isi kontrak karya dapat mencerminkan keadilan," kata HSB Dillon menambahkan.
Dillon mengimbau pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan di Papua itu secara utuh serta memberikan masyarakat setempat harkat dan martabat yang semestinya.
Ia berpendapat kesepakatan-kesepakatan baru yang akan dijalin
pemerintah sebaiknya juga harus langsung melibatkan masyarakat secara luas dan tidak sekedar elit-elit lokal Papua yang dinilainya justru telah menyengsarakan masyarakat Papua sendiri.
Sementara itu, Hendardi mengingatkan bahwa akan sangat bijaksana
apabila upaya-upaya penyisiran polisi kepada masyarakat sipil segera
dihentikan, karena hal itu bisa memicu persoalan baru yang lebih serius.
Senada dengan Hendardi, Sukardi Rinakit juga mengkhawatirkan aksi-aksi saling membalas itu justru akan membuat kristalisasi tuntutan masyarakat sipil di sana untuk memisahkan diri.
Karenanya ia mengingatkan pihak TNI untuk tidak mudah terpancing
larut dalam persoalan di sana, karena penambahan pasukan TNI maupun Polri hanya akan menambah jatuhnya korban baru.
Sebelumnya telah terjadi bentrokan antara polisi dengan massa yang berunjuk rasa di depan kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, yang mengakibatkan empat aparat tewas dan puluhan lainnya cedera, baik dari pihak aparat keamanan maupun masyarakat sipil yang berdemo. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
