“Karena COVID-19 semakin terkendali kita bisa memprediksi anggaran bidang kesehatan juga akan mengalami pengendalian,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.
Realisasi anggaran kesehatan Rp74,2 triliun tersebut meliputi untuk penanganan COVID-19 Rp28,2 triliun yang turun dibandingkan semester I-2021 sebesar Rp44,1 triliun.
Realisasi ini juga meliputi anggaran kesehatan untuk regular sebesar Rp46 triliun yang justru naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp39,4 triliun.
Sri Mulyani merinci realisasi anggaran kesehatan jika dilihat per komponen terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp58,83 triliun, non K/L Rp4,98 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp10,38 triliun.
Untuk anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja K/L Rp58,83 triliun meliputi Kemenkes Rp54,6 triliun, BPOM Rp0,78 triliun, BKKBN Rp1,41 triliun, Polri Rp1,09 triliun, Kemenhan Rp0,84 triliun dan BNPB Rp0,08 triliun.
Kinerja belanja K/L itu utamanya didukung Kemenkes sebesar Rp54,6 triliun untuk penyaluran PBI JKN dan pembayaran klaim pasien COVID-19.
Sementara kinerja belanja non K/L untuk jaminan kesehatan PNS, pejabat negara, TNI dan Polri Rp4,8 triliun serta insentif pajak ditanggung pemerintah Rp0,2 triliun.
Untuk kinerja TKDD utamanya untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp6,2 triliun dan Dana Desa penanganan COVID-19 Rp2,7 triliun.
Baca juga: Menkeu desain anggaran kesehatan 2023 capai Rp209,9 triliun
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: NIK jadi nomor identitas bantu hemat anggaran
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan 2023 diutamakan untuk belanja non-COVID
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
