"Kebijakan penangkapan ikan terukur (yang berbasis ekonomi biru) akan memberikan multiplier effect ekonomi seperti kebutuhan tenaga kerja, industri perikanan, dan aktivitas perikanan lainnya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, program ekonomi biru yang dimaksud yakni kebijakan penangkapan terukur yang berbasis kuota serta pengembangan budi daya laut, pesisir, dan air tawar.
Menurut dia, perputaran uang yang diperoleh dari kebijakan penangkapan terukur tersebut akan mencapai sekitar Rp407 triliun per tahun.
"Seluruh aktivitas penangkapan ikan terukur akan dipantau melalui sistem pengawasan berbasis satelit," kata Menteri Trenggono.
Sedangkan untuk kegiatan budi daya, pihaknya fokus pada pengembangan udang, kepiting, lobster, dan rumput laut.
Keempatnya, ujar dia, merupakan produk perikanan unggulan ekspor Indonesia dan potensi penyerapan komoditas tersebut di pasar global sangat besar.
Untuk udang misalnya, nilai ekspor udang nasional terus meningkat bahkan di masa pandemi COVID-19.
Berdasarkan data, nilai ekspor udang nasional pada tahun 2020 di angka 2,04 miliar dolar AS, dan meningkat menjadi 2,2 miliar dolar AS pada 2021.
Langkah pihaknya menggenjot pengembangan budi daya empat komoditas tersebut diyakini bakal membuka peluang usaha dari hulu sampai hilir kepada masyarakat pelaku usaha, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung juga akan menyerap tenaga kerja.
Di samping dua program tersebut, strategi KKP lainnya dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada tata kelola kelautan dan perikanan yaitu memperluas kawasan konservasi laut, pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut, dan melakukan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil.
"KKP memandang ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial," paparnya.
Baca juga: KKP petakan 2.398 regulasi agar lebih ramah iklim investasi
Baca juga: KKP: Perguruan tinggi mitra strategis pengelolaan laut berkelanjutan
Baca juga: KKP akan manfaatkan ruang laut Natuna-Natuna Utara sesuai ekonomi biru
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2022
