Dia menyebut perlunya efisiensi setelah kegiatan organisasi publik mengalami peningkatan pesat di bawah pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah Korsel akan memangkas jumlah karyawan dan mengurangi belanja di organisasi-organisasi tersebut sebagai langkah awal dalam rencana reformasi, kata Choo dalam pernyataan yang disampaikan dalam sebuah pertemuan.
Presiden Yoon Suk Yeol, yang baru menjabat pada Mei, berjanji akan mereformasi sektor publik.
Dia mengatakan awal bulan ini bahwa pemerintahannya akan secara agresif memangkas pengeluaran dan menjual aset non-inti di sejumlah perusahaan umum.
Langkah itu diambil setelah dukungan terhadap Presiden Yoon terus menerus menurun.
Jajak pendapat mingguan terbaru dari Gallup pada Jumat menunjukkan bahwa tingkat dukungan untuknya turun menjadi 28 persen dari 32 persen pada pekan sebelumnya.
Menteri Choo mengatakan sebanyak 350 organisasi publik telah mempekerjakan 449 ribu orang pada akhir Mei.
Total nilai kewajiban yang ditanggung mereka mencapai 583 triliun won (sekitar Rp6,67 kuadriliun) pada akhir 2021, naik 34 persen dan 17 persen masing-masing untuk dua periode lima tahun terakhir.
Choo mengatakan bahwa masyarakat umum dan para ahli di Korsel menganggap perlu ada efisiensi dan penyesuaian keuntungan perusahaan dengan ekspansi cepat dalam skala organisasi publik.
Sumber: Reuters
Baca juga: Korsel siap berbagi pengalaman bangun Sejong untuk IKN Nusantara
Baca juga: Indonesia-Korea Selatan teken kerja sama investasi hijau berkelanjutan
Pewarta: Katriana
Editor: Anton Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022
