“Ketika itu agenda konstitusional kenegaraan, termasuk penyelenggaraan pemilu, itu prinsipnya hukumnya adalah at all cost itu harus dijalankan,” kata Ari dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate secara hybrid bertajuk "Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?”, yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Karena harus dijalankan sebagaimana konstitusi, kata Ari, mekanisme penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan cara mengatur efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kaitannya apabila kondisi fiskal dan APBN terbebani dengan proses penganggaran pemilu.
Baca juga: Ray Rangkuti: Pemilu 2024 bisa genjot perekonomian
Ari menuturkan hal tersebut lantaran proses Pemilu 2024 saat ini menghadapi situasi yang unik, di mana saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, bersamaan dengan krisis global dan konflik Rusia-Ukraina sehingga memunculkan wacana penundaan pemilu.
Ia menyebut narasi penundaan pemilu tersebut juga adalah semacam pengkondisian yang sengaja dihembuskan untuk membuat gaduh publik.
“Jangan sampai kita tergoda lagi untuk menarasikan tunda pemilu, kita pastikan bahwa 14 Februari 2024 pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan,” kata Ari menegaskan.
Oleh karenanya, Ari mengimbau agar KPU bersama pemerintah dapat duduk bersama guna menyelesaikan polemik terkait persoalan pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mengemuka di publik.
Baca juga: Juri: Dukungan Pemerintah kepada KPU tidak usah ditanya
“Jangan sampai persoalan anggaran ini yang memang bisa diselesaikan dengan duduk bersama antara KPU dan pemerintah, malah menjadi noice dan kegaduhan publik yang justru makin membawa wacana-wacana, narasi-narasi yang tidak produktif, tidak konstruktif terhadap proses pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Sebelumnya pada Selasa (2/8) kemarin, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah akan mengawal pemilu dengan sebaik-baiknya. Terkait persiapan Pemilu 2024, Pemerintah sudah berdiskusi dengan KPU, DPR, dan Bawaslu tentang semua hal yang diperlukan, termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan.
"Supaya tidak ada salah paham. Misalnya, ada berita hari hari ini bahwa pemilu agak tersendat karena Pemerintah dananya lambat cair; itu tidak juga, karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh Pemerintah," jelasnya.
Baca juga: Rapat Konsinyering beri sinyal DPR bakal setuju anggaran pemilu Rp76 T
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2022
