"Terkait dengan kerja sama ataupun atensi dari negara-negara lain itu sudah ada beberapa," kata Dirjen PDASRH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dyah ketika ditemui di sela-sela workshop terkait degradasi lahan dan rehabilitasi mangrove forum Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) G20 di Jakarta, Rabu.
Dia memberi contoh beberapa negara yang telah memperlihatkan atensi untuk mendorong percepatan rehabilitasi mangrove seperti Arab Saudi, Jerman, Jepang dan Uni Emirat Arab.
Selain itu, Indonesia dan Bank Dunia juga akan menjalin kerja sama dalam proyek Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang menitikberatkan pada rehabilitasi mangrove, konservasi serta pengembangan kapasitas masyarakat pesisir.
Dia mengatakan kerja sama dengan komunitas internasional itu terintegrasi juga dengan target percepatan rehabilitasi mangrove Indonesia, yang menargetkan untuk melakukan rehabilitasi di lahan seluas 600.000 hektare sampai dengan 2024.
Baca juga: BRGM: Indonesia perlihatkan komitmen besar untuk rehabilitasi mangrove
Baca juga: Indonesia dorong inisiatif untuk rehabilitasi mangrove di forum G20
Dyah menjelaskan bahwa wilayah mangrove yang akan direhabilitasi dengan dukungan komunitas internasional juga akan ditentukan untuk memastikan ketiadaan tumpang tindih operasi.
"Kita kan sudah punya Peta Mangrove Nasional di sana sudah digambarkan, ada dua kriteria yang pertama terkait kerapatan mangrove itu sudah kita deteksi. Selain itu ada potensi habitat mangrove yang nanti bisa dilakukan rehabilitasi juga," jelasnya.
"Sudah kita deteksi juga berdasarkan peta mangove yang ada ini, ada beberapa provinsi yang memang mangrovenya itu sangat besar dan dikelola atau menjadi mandat BRGM untuk mengelola," jelasnya.
Beberapa lokasi itu seperti Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Tutupan mangrove sebagian besar hilang akibat alih fungsi lahan
Dyah menjelaskan bahwa wilayah mangrove yang akan direhabilitasi dengan dukungan komunitas internasional juga akan ditentukan untuk memastikan ketiadaan tumpang tindih operasi.
"Kita kan sudah punya Peta Mangrove Nasional di sana sudah digambarkan, ada dua kriteria yang pertama terkait kerapatan mangrove itu sudah kita deteksi. Selain itu ada potensi habitat mangrove yang nanti bisa dilakukan rehabilitasi juga," jelasnya.
"Sudah kita deteksi juga berdasarkan peta mangove yang ada ini, ada beberapa provinsi yang memang mangrovenya itu sangat besar dan dikelola atau menjadi mandat BRGM untuk mengelola," jelasnya.
Beberapa lokasi itu seperti Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Tutupan mangrove sebagian besar hilang akibat alih fungsi lahan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022
