Bangkok (ANTARA News) - Polisi Thai hari Jumat menyatakan akan menempatkan sekitar 10.000 anggotanya untuk meningkatkan keamanan di Bangkok, khususnya di sekitar sarana kunci pemerintah dalam unjukrasa besar menentang pemerintah pekan ini.
Polisi propinsi terdekat dan peronda perbatasan juga akan dikirim ke ibukota Thailand itu hari Sabtu, tempat pengunjukrasa merencanakan menyeru Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mundur dengan alasan korupsi.
"Polisi tambahan akan ditempatkan di bangunan penting pemerintah," kata jurubicara kepolisian negara Letnan Jenderal Ajiravid Subarnbhesaj.
Kantor Thaksin di Balai Pemerintahan, markasbesar partainya dan kediamannya akan mendapat tambahan perlindungan polisi, katanya.
Polisi khusus cabang menyatakan merencanakan kesiagaan untuk menghadapi 100.000 pengunjukrasa pada Sabtu itu, yang bakal merupakan salah satu unjukrasa terbesar menentang Thaksin.
Seperti unjukrasa sebelumnya, polisi merencanakan menggeledah semua pengunjukrasa untuk mencari alkohol dan senjata. Dalam kesempatan itu, polisi hanya dipersenjatai pentungan dan tameng.
Thaksin beberapa pekan menghadapi unjukrasa menyeru dia mundur sejak keluarganya mendapatkan jutaan baht (triliunan rupiah) dalam penjualan bebas pajak saham.
Ribuan orang turun ke jalan dalam unjukrasa sejak awal Februari.
Thaksin menyeru pemilihan umum dini 2 April 2006, tiga tahun lebih awal, untuk memecahkan kebuntuan, tapi penentang meragukan hasilnya dapat mengubah isi parlemen.
Sementara kurang disenangi di Bangkok, Thaksin mendapatkan dukungan kuat di kalangan pemilih di pedesaan.
Keluarga Thaksin menerima 73,3 miliar baht (sekitar 19 triliun rupiah) sesudah mereka menjual hampir 50 persen sahamnya di Shin Corp kepada Temasek, perusahaan modal negara Singapura.
Komisi bursa saham Thailand (SEC) ahir Februari menjernihkan Thaksin dan puterinya dari kesalahan penjualan bulan Januari itu, tapi menyatakan puteranya bersalah melakukan pelanggaran kecil.
Ketua SEC Thirachai Phuwannartnarueban menyatakan komisi itu mendapati putera Thaksin, Panthongtae, bersalah tidak melaporkan saham luar negerinya di Shin Corp pada tiga kesempatan antara 2002 hingga 2005. Itu merupakan pelanggaran atas aturan bursa, yang diancam hukuman dua tahun penjara atau denda 500.000 baht (lebih kurang 120 juta rupiah).
Dengan mengutip kejadian masa lalu, saat hukuman penjara tidak pernah diberlakukan pada 72 perkara serupa, ketua SEC itu menyatakan kemungkinan hanya denda, yang akan dikenakan oleh Kementerian Keuangan atas putera perdana menteri itu.
Panthongtae diperkirakan tidak mendapat kesulitan dalam membayar denda itu. Ia, dua saudarinya dan beberapa anggota keluarga Thaksin mendapatkan 73,3 miliar baht (kira-kira 19 triliun rupiah) pada 23 Januari 2006 untuk pernjualan 49 persen sahamnya di Shin Corp kepada Temasek Holding, sayap modal pemerintah Singapura.
Penjualan itu, yang sepenuhnya bebas pajak, karena dilakukan lewat pasar saham, membuat marah banyak warga Thai dan merusak kredibilitas politik Thaksin.
Penjualan Shin Corp itu membuat marah banyak orang Thai, karena cara keluarga Thaksin memanfaatkan tata hukum dan bursa saham untuk meninggikan harga dan karena penjualan itu kepada perusahaan asing.
Tiga hari sebelum penjualan Shin Corp itu, Thaksin memaksa pelolosan aturan baru, yang memungkinkan orang asing memiliki sampai 49 persen saham di perusahaan telekomunikasi Thai, kendati rancangan undang-undang itu sudah dibahas empat tahun di parlemen. Sebelumnya, asing hanya boleh memiliki sebanyak-banyaknya 25 persen.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
