“Peningkatan anggaran pendidikan seharusnya juga diiringi dengan peningkatan angka partisipasi murni (APM),” ujar Indra di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan jika mengacu pada UUD 1945 seharusnya anak usia SD dan SMP dibukakan akses pendidikan dan juga dibiayai oleh pemerintah.
“Membuka sekolah charter (sekolah swasta yang dibiayai 100 persen oleh pemerintah) menjadi salah satu langkah nyata untuk perluasan akses pendidikan. Akan tetapi tidak pernah disebut, akibatnya setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ribut terus,” terang dia.
Baca juga: Menkeu ungkap realisasi anggaran pendidikan per Maret Rp103,5 triliun
Baca juga: Wapres: Anggaran pendidikan dan riset harus ditambah
Selain itu, Indra juga mendorong agar generasi muda tidak hanya dikenalkan pada dunia kerja sedini mungkin, akan tetapi didorong untuk melakukan inovasi.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebut pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp608,3 triliun untuk sektor pendidikan pada 2022.
Anggaran tersebut bertujuan agar dapat memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
“Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” kata Presiden sebelumnya.
Baca juga: Kemenag alokasikan Rp55,85 triliun untuk fungsi pendidikan
Baca juga: Muhaimin minta F-PKB kawal 20 persen APBN untuk pendidikan
Baca juga: Airlangga pastikan anggaran pendidikan dorong perbaikan kualitas SDM
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022
