Peneliti Institut Riset Indonesia Wildan Hakim menilai pidato Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD beberapa waktu lalu yang mengapresiasi program bersih-bersih BUMN menjadi sikap tegasnya sebagai presiden terkait pemberantasan korupsi.
Program bersih-bersih BUMN yang diapresiasi oleh Jokowi tersebut dimotori oleh Menteri BUMN Erick Thohir bekerja sama dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
“Pernyataan Jokowi dalam sidang tahunan kemarin itu merupakan sikap tegas dia sebagai presiden, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi isu utama dari tahun ke tahun,” kata Wildan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Wildan, Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir perlu memeriksa ulang perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki masalah keuangan, termasuk berpotensi terdapat kasus korupsi.
Ia menilai pemusatan perhatian di perusahaan pelat merah sangat diperlukan karena BUMN merupakan sumber keuangan negara.
“Jokowi dan Erick Thohir harus makin mahir menjelang garis akhir. Mahir memetakan masalah dan penanganannya. Dengan begitu, dukungan nyata Jokowi dalam pemberantasan korupsi di semua lembaga pemerintahan dan BUMN akan semakin terasa,” ujarnya.
Ia juga menilai apa yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir bekerja sama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait program bersih-bersih BUMN memiliki pengaruh yang cukup signifikan.
Ikhtiar tersebut, menurut Wildan, tidak hanya berpengaruh terhadap internal di perusahaan-perusahaan pelat merah, namun termasuk pula dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
“Apa yang sudah dilakukan Erick Thohir dengan menggandeng Kejaksaan Agung memiliki daya gertak bagi seluruh petinggi dan karyawan BUMN,” kata Wildan.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2022
