Jakarta (ANTARA News) - Menhub Hatta Rajasa menilai, pembangunan proyek angkutan massal dan cepat (Mass Rapid Transportation/MRT) Jakarta, akan lebih baik jika pendanaan yang bersifat mengikat (tied loan) menjadi tidak mengikat (untied loan).
"Optimistis kalau memang bisa dilonggarkan menjadi `untied` akan lebih baik," ujar Hatta Rajasa, di Gedung Depkeu, Jakarta, Senin, terkait kemungkinan pembatalan pendanaan proyek MRT oleh Jepang itu, karena Indonesia ingin mengubah skemanya dari pinjaman mengikat menjadi tidak mengikat untuk mengoptimalkan komponen lokal proyek itu.
MRT dengan nama proyek Jakarta Metro System ini, merupakan salah satu Pola Transportasi Makro di Ibukota Negara, Jakarta, yaitu menghubungkan jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas sepanjang 14,3 kilometer.
Menurut Hatta, sejauh ini MRT tidak ditunda, dan berjalan sesuai jadwal.
"Hanya memang pembicaraan dengan pihak Jepang belum selesai, antara `tied loan` diminta pemerintah Jepang, dan `untied loan` yang kita minta. Ini sama sekali belum dinyatakan berhenti,` ujar Hatta.
Dalam pembicaraan, jika tetap menggunakan dana Jepang, proyek itu akan menyerap hingga 800 juta dolar AS dengan bunga yang sangat rendah yakni 0,4 persen dengan bebas bayar pokok (grace period) 10 tahun dan masa pengembalian 40 tahun.
Kalau skema mengikat, bunganya memang sangat rendah, sementara jika tak mengikat bunganya lebih tinggi yakni sekitar 0,6 persen.
"Cuma komponen lokalnya bisa lebih 30 persen dan tendernya internasional, sedang skema Jepang (mengikat) menghendaki Jepang 30 persen dan Indonesia 30 persen, baru sisanya ditenderkan," ujar Hatta.
Meski demikian, katanya, pemerintah menyiapkan rencana (plan) B, sesuai diskusi dengan Kementerian BUMN, dimana proyek tersebut dapat digarap konsorsium BUMN antara lain, BUMN Karya, PT Industri Kereta Api (INKA), PT LEN.
Dengan menggunakan konsultan, nantinya proyek itu dibiayai melalui skim yang dikembangkan BUMN.
"Namun, seperti apa dana pembiayaan, apakah mengandung resiko kepada APBN atau tidak masih belum tuntas dibicarakan," ujarnya.
Terkait kemungkinan alternatif pembiayaan MRT juga dicarikan alternatif dari China dan Spanyol, Hatta menegaskan, dirinya tidak berani berkomentar.
"Soal pencarian pembiayaan ada di Bappenas dan Depkeu. Tapi, dari sisi tingkat kepadatan transportasi di Jakarta, maka kalau pembangunannya terlambat maka akan sulit bagi Jakarta ke depan," ujarnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
