8 dari 10 Warga Aceh Nilai Keamanan Pasca MoU Helsinki Baik

Jakarta (ANTARA News) - Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa delapan dari 10 rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengatakan bahwa kondisi keamanan NAD pasca Mou Helsinki sangat baik. "Hal itu sangat istimewa karena pastilah ada perubahan suasana yang sangat drastis sehingga mayoritas warga Aceh mengatakan kalau keamanan di Aceh saat ini sangat baik," kata peneliti senior LSI Anies Baswedan di Jakarta, Selasa, saat mengumumkan temuan survei LSI periode 8-18 Maret 2006 di NAD. Menurut dia, perdamaian dalam arti keamanan (absent of conflict) memang telah dirasakan oleh mayoritas masyarakat NAD akan tetapi masih banyak rakyat NAD yang belum merasakan perdamaian dalam arti rasa aman (presence of freedom dan presence of justice). "Hal itu karena pada saat ditanyakan mengenai apakah masyarakat masih takut jika ingin bicara politik, ada sekitar 38 persen yang menjawab selalu," katanya. Dari 38 persen tersebut jika diklasifikasikan menurut asal responden maka 48 persen responden dari kabupaten bekas basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengatakan "selalu" takut jika ingin bicara politik sedangkan responden yang berasal bukan dari kabupaten bekas basis GAM hanya 29 persen yang menyatakan kecemasan berbicara politik. Survei tersebut dilakukan oleh LSI dengan metode "multistage random sampling" atas 1.015 responden dengan "margin of error" lebih kurang 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kabupaten bekas basis GAM yang digunakan dalam analisis survei meliputi Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Bireun dan Aceh Utara. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemilihan umum secara langsung yang rencananya diselenggarakan dalam waktu dekat merupakan ajang dimana warga NAD bisa mengekspresikan aspirasinya secara langsung, bebas dan rahasia. "Akan tetapi di kabupaten yang pernah menjadi basis GAM, hanya sekitar 53 persen rakyat Aceh yang merasa bebas untuk mengartikulasikan aspirasinya," katanya. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa pengalaman intimidasi baik dari pihak militer atau GAM membuat mereka ragu bahwa perdamaian akan menghasilkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006