"Demokrasi yang berkualitas, di antaranya ditandai adanya ruang publik yang sehat, memanfaatkan kebebasan tanpa mencederai hak orang lain," kata Arie melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Arie, meluapnya ekspresi kebebasan masyarakat dengan demokrasi yang lebih terbuka terfasilitasi oleh kebijakan keterbukaan dan transparansi serta gelombang pasang liberalisasi.
Meski demikian, kata dia, pada kenyataannya distorsi atas kebebasan itu justru dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain tanpa data dan nilai keadaban, tercermin dengan memamerkan hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda yang cenderung negatif.
"Ruang publik, terutama virtual, makin dicemari kepentingan sempit dengan dampak makin kumuh, kontestasi hasrat dominatif dengan abai hak orang lain, serta ekspresi kebencian pada derajat tertentu. Artinya kepentingan dan tujuan diri dengan menggunakan ragam cara yang justru merusak nalar dan nilai demokrasi," kata dia.
Menurut Arie, dalam penyampaian ekspresi di ruang publik diperlukan penegakan aturan main, komitmen, dan kesadaran diri serta kultur dan nilai keadaban.
Bagi Arie, membersihkan ruang publik dari pencemaran, kekumuhan dan distorsi bukan berarti membatasi kebebasan.
Demokrasi yang lebih bermartabat, menurut dia, harus diikuti oleh pemberdayaan civil society, yakni mampu memanfaatkan perubahan dan kebebasan untuk membangun kemaslahatan bersama.
Dengan politik warga negara yang sejahtera, dia berharap membawa demokrasi yang lebih mengakar pada komitmen nilai keseharian, serta menyentuh realitas yang sering disebut demokrasi yang bermanfaat untuk rakyatnya.
"Tantangan yang harus dijawab dan diprioritaskan adalah membangun ruang publik yang sehat, kebebasan yang bermakna bagi sistem demokrasi yang berkualitas, terutama untuk memenuhi kebutuhan sebagai bangsa, masyarakat, dan negara," ujar Arie yang juga Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni ini.
Selain soal kebebasan berpendapat di ruang publik, Arie juga menyoroti soal jalur partisipasi sosial masyarakat sipil untuk mengawasi dan melibatkan diri dalam proses politik. Dengan harapan, demokrasi makin bermakna melalui jalur masyarakat sipil.
Perluasan arena sipil sebagai subjek demokrasi, menurut dia, memungkinkan pembentukan politik kewargaan bisa tumbuh mengisi demokrasi.
"Kita harus menggeser politik tidak semata urusan parpol dan pemilu,tetapi everyday life politic menjadi arena persemaian demokratisasi yang di dalamnya nilai, sikap, dan interaksi serta artikulasi kepentingan berproses dan bekerja," katanya.
Baca juga: Presiden dan Wapres dorong Demokrat terus jaga demokrasi tetap sehat
Baca juga: AHY ingatkan demokrasi yang sehat penting untuk pemulihan dari krisis
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2022
