"Forum yang kita visikan dapat menyatukan ekonomi-ekonomi terbesar dunia untuk bersama-sama menutup kesenjangan pembangunan dan membantu negara berkembang," ujar Suharso dalam sambutannya.
Suharso menuturkan, pertemuan menteri pembangunan saat ini digelar di tengah situasi dunia yang sulit. Pandemi COVID-19 belum usai, terutama di negara-negara berkembang, di mana saat ini upaya pemulihan ekonomi global masih tidak merata.
Dunia saat ini juga dihadapkan pada ketidaksetaraan akses vaksin COVID-19. Pada Juni 2022, tercatat baru 58 negara dari total 194 negara anggota WHO yang telah mencapai 70 persen cakupan vaksinasi.
Baca juga: Bappenas: RI-anggota G20 tanda tangani MoU Kedirgantaraan sore ini
Dunia juga sedang dihadapkan pada berbagai macam konflik dan isu geopolitik yang menghambat pemulihan ekonomi. IMF telah memproyeksikan terdapat peningkatan inflasi hampir 6 persen di negara ekonomi maju pada 2022, sedangkan di negara berkembang tingkat inflasi mencapai 9 persen.
Suharso mengatakan hal tersebut berdampak pada progres pembangunan di negara berkembang, misalnya meroketnya harga pangan dan energi. Tingginya inflasi juga akan mempersulit negara-negara untuk menyalurkan lebih banyak investasi demi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Perjalanan kita tidak terlalu mudah namun kuatnya kolaborasi kita selama ini telah membuktikan bahwa kita tidak pernah sendirian dan tujuan bersama kita jauh lebih penting di atas kepentingan individu kita," ucap Suharso
"Semangat ini telah konsisten diusung sepanjang tahun dan saya bangga untuk menyampaikan bahwa hal ini juga terefleksikan dengan baik dalam kerja kita di tahun ini dan dalam memastikan pemulihan yang kuat dan inklusif di negara berkembang," tambah dia.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan bahwa UMKM menjadi tumpuan penting bagi negara berkembang untuk menciptakan 600 juta lebih pekerjaan yang dibutuhkan dalam 15 tahun ke depan.
Oleh karena itu, kata dia, dukungan kepada UMKM harus diprioritaskan untuk mencapai ketahanan menghadapi guncangan dan krisis global. Hal itu dapat dilakukan dengan mendukung adopsi praktik bisnis berkelanjutan dan manajemen risiko berencana.
Suharso juga menyinggung tentang diperlukannya perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19. Meski terdapat peningkatan program perlindungan sosial selama pandemi, namun lebih dari 4 miliar penduduk di dunia masih belum tercakup dalam sistem perlindungan sosial untuk memastikan resiliensi masyarakat dalam menghadapi guncangan dan krisis.
"Kami sebagai presidensi memfokuskan prioritas kami pada inisiatif perlindungan sosial adaptif yang sangat sesuai untuk memitigasi dan melakukan adaptasi yang lebih baik terhadap berbagai guncangan, seperti pandemi, bencana alam, dan bencana akibat perubahan iklim," ucap Menteri PPN.
Dalam sambutannya, Suharso juga mengatakan bahwa fase pemulihan saat ini bisa menghasilkan kesempatan untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC), lebih dari 3 miliar penduduk dunia atau hampir setengah dari populasi dunia hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.
"Skala tantangan yang kita hadapi saat ini membutuhkan kerjasama global yang lebih kuat dari sebelumnya," ucap dia.
Presidensi G20 Indonesia, lanjut Suharso, juga mengusung isu blended finance sebagai mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut dilakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip blended finance yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima yaitu negara berkembang, negara terbelakang, dan negara berkembang pulau kecil.
Suharso juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme dalam mengatasi tantangan global dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dia menilai multilateralisme saat ini masih belum kuat seiring masih adanya negara yang kesulitan menjalani pemulihan dan mengejar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena pandemi COVID-19.
Pertemuan DMM G20 ini akan mengkonkritkan hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh G20 Development Working Group selama setahun ke belakang serta memperkuatnya dengan komitmen politik.
"Para menteri yang terhormat, kita berada di sini mewakili negara kita untuk mengatasi tantangan pembangunan. Kita membawa misi yang berbeda-beda didorong oleh visi yang beragam, tetapi saya percaya bahwa kita membagi keprihatinan yang sama bahwa setiap orang di dunia berhak untuk menikmati pembangunan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang," pungkas dia.
Baca juga: DPD dukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia
Baca juga: Ratusan delegasi dari 22 negara hadiri DMM G20 di Belitung
Baca juga: Bappenas: RI ingin jadi pemain utama pembangunan ekonomi biru global
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2022
