Kepala Dinas PMD Sulsel Muhammad Saleh mengatakan pihaknya sedang menyusun surat edaran agar penanganan stunting dan gizi buruk bisa dimasukkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBD Desa, sehingga penanganan stunting bisa dilakukan secara maksimal.
"Pencegahan stunting menjadi prioritas Pemprov Sulsel, bahkan menjadi program nasional Presiden Jokowi," kata Saleh di Makassar, Kamis
Dalam tiga tahun terakhir, bantuan penanganan stunting yang dikucurkan Pemprov Sulsel terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar Rp100 juta, kemudian 2021 naik menjadi Rp150 juta, dan tahun ini Rp175 juta per kabupaten/kota.
Baca juga: BKKN Sulsel gencarkan sosialisasi Dapur Sehat atasi stunting
Baca juga: BKKBN Sulsel gencarkan KIE pengasuhan 1.000 HPK tekan stunting
"Ini merupakan komitmen kami Pemerintah Provinsi dalam menurunkan angka stunting," ujarnya.
Menurut Saleh, telah terjadi penurunan stunting yang signifikan di Sulsel. Hal ini menjadi catatan, bahwa anggaran yang dikucurkan memberikan efek positif terhadap penurunan stunting di Sulsel.
"Anggaran yang kami kucurkan tentu hanya sebagai dukungan. Karena itu, jika dianggarkan juga di dana desa, kita harap penanganannya lebih maksimal lagi," ujar dia.
Adapun terkait stunting di Sulsel terdapat dua data yang menjadi acuan. Dari data ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), angka stunting di Sulsel mencapai 9,08 persen hingga Agustus 2021.
Angka ini bahkan melampaui target pemerintah pusat untuk menekan angka stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen.
Sedangkan data lainnya, Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mencatat prevalensi balita stunting di Sulsel memiliki Prevalensi Stunting 27,4 persen. Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya 30,6 persen.*
Baca juga: BKKBN Sulsel-DPR RI edukasi warga Kabupaten Barru cegah Stunting
Baca juga: Pemkab Bantaeng dorong penanganan stunting melalui KIE
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2022
