Jakarta (ANTARA News) - Rencana kunjungan DPR RI menemui Parlemen Rusia tidak perlu direalisasikan karena tidak akan efektif mempengaruhi departemen imigrasi negara itu, terlebih parlemen di Canberra sedang reses hingga 9 Mei mendatang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Staf Ahli Kelompok Fraksi (Poksi) I PKS di DPR RI Rizal Dharmaputra di Jakarta Selasa.
"Kunjungan Komisi I DPR-RI ke Australia, apalagi maksudnya untuk melobi, tidak perlu. Harus dipahami bahwa asal muasal (kisruh hubungan ini adalah) soal imigrasi. Sampai sejauh mana Parlemen Australia bisa mempengaruhi keputusan yang sudah dibuat pihak imigrasi Australia? Di sini tidak jelas muatan misi mereka," katanya.
Menurut Rizal, jika misi utama sejumlah anggota Komisi I itu adalah konsumsi politik untuk meredakan tensi hubungan diplomatik kedua negara, hal itu juga tidak tepat karena Parlemen Australia sedang reses.
"Jika misinya adalah untuk menekan Departemen Imigrasi Australia, ini pun tidak relevan," katanya.
Rencana kunjungan itu dilakukan pada saat yang tidak tepat dan terburu-buru sekalipun sejumlah anggota Komisi I DPR-RI tersebut hanya ingin bertemu warganegara Indonesia asal Papua yang sudah diberi visa menetap selama tiga tahun oleh Pemerintah Australia itu.
Kelompok-kelompok pelarian Papua dan Melanesia Barat itu sedang melakukan kampanye hitam (black campaign) anti Indonesia bersama sejumlah elemen dalam masyarakat Australia, katanya.
Dalam situasi demikian, tidaklah tepat kalau sejumlah anggota Komisi I DPR-RI pergi ke negara itu. Bisa jadi, misi mereka justru kontraproduktif dan mempermalukan bangsa Indonesia, katanya.
"Kalau lobi tidak berhasil, itu akan semakin mempermalukan bangsa kita," katanya.
Terkait dengan rencana kunjungan itu, Ketua DPR-RI Agung Laksono pada Senin (3/4) memberi penegasan tentang adanya rencana kunjungan resmi sejumlah anggota Komisi I ke Australia untuk melobi Parlemen setempat mendesak Pemerintah Australia menarik kembali visa yang diberikan kepada warga Papua.
Delegasi itu akan dipimpin Ketua Komisi I DPR-RI Theo L. Sambuaga. Selain Theo turut pula anggota Komisi I Yuddi Chrisnandi (FPG), Happy Bone Zulkarnaen (FPG), Effendi Simbolon (FPDIP), Ali Mochtar Ngabalin (FBPR, Jeffrie Masie (FPDS) dan Jamaluddin Malik (FPAN) dan anggota DPR dari Papua.
Rencana kunjungan Komisi I DPR-RI ke Canberra itu bertepatan dengan masa reses parlemen dan senat Australia. Informasi dari situs "Parliament of Australia" (http://www.aph.gov.au/Senate/work/sitting2006.htm) menyebutkan, para anggota parlemen dan senat negara itu baru bersidang kembali (sitting) pada 9-11 Mei 2006 untuk membahas masalah anggaran.
"Biasanya selama reses, para anggota Palemen dan Senat Australia itu pulang kampung," kata seorang warganegara Indonesia yang berdomisili di Canberra kepada ANTARA yang menghubunginya dari Jakarta, Senin.
Menyinggung tentang adanya keinginan Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali sejumlah kerjasama dengan Australia sebagai buntut dari pemberian visa itu, Rizal Dharmaputra berpendapat, keputusan pemerintah itu sangat tepat untuk menempatkan kembali hubungan kedua negara secara lebih seimbang di masa depan.
Satu dari sekian banyak kebijakan Indonesia tentang Australia yang perlu ditinjau kembali adalah pemberian hak monopoli kepada Australia dan Selandia Baru dalam mengekspor daging sapi ke Indonesia.
"Hak monopoli ini sebaiknya dicabut dan diberikan kesempatan ekspor yang sama kepada negara-negara lain," katanya. (*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
