Jakarta, (ANTARA News) - Kondisi hutan di Indonesia saat ini amat memprihatinkan, karena degradasi hutan diperkirakan sekitar 2 juta -2,2 juta ha/tahun sedangkan rehabilitasinya hanya sekitar 400.000 - 500.000 ha/tahun, kata anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Bomer Pasaribu di DPR Rabu (5/4).
"Itu artinya tidak akan pernah ada penyelesaian pemulihan hutan di Indonesia. Bahkan jika diasumsikan pada 2006 seluruh hutan itu tidak lagi mengalami degradasi atau degradasi nol, maka untuk memulihkan 43,5 juta ha hutan yang rusak itu diperlukan waktu selama 120 tahun," katanya.
Bomer memberikan saran sebaiknya pemerintah melaksanakan program moratorium eksploitasi hutan (penebangan nol) sebagai salah satu cara untuk melindungi hutan dari kerusakan.
Karena itu, Bomer yang baru saja kembali dari Kunjungan Kerja ke Propinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung sepenuhnya kebijakan Pemda NTB untuk melarang seluruh kegiatan penebangan hutan dalam segala bentuknya di provinsi NTB.
"Itu suatu program yang baru. Kita gembira kalau memang ada program moratorium hutan. Itu kan bagus, tapi praktiknya kita akan lihat nanti. Kalau itu bisa diwujudkan, saya kira itu suatu model yang akan kita coba disini," ujar politikus dari Fraksi Partai Golkar yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja pada pemerintahan Gus Dur.
Bila program itu berhasil, kata Bomer, maka konversi hutan tidak ada lagi.
Program moratorium eksploitasi hutan pernah diambil oleh Departemen Ketuhanan ketika Presiden Megawati berkuasa. Namun, dalam praktiknya, penebangan hutan secara liar terus berlanjut.
Upaya memberantas penebangan hutan secara liar telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara, termasuk dengan melibatkan pihak negara lain, yang bersedia untuk tidak membeli produk hutan hasil penebangan liar.
Saat ini Pemerintah Indonesia juga sedang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah AS untuk memerangi aktivitas pembalakan liar di hutan-hutan tropis Indonesia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
