Camat Makasar Kamal Alatas mengatakan sosialisasi itu dilakukan bersama dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Pesan saya kepada KCIC dan BPN agar benar-benar dipastikan, agar tidak berhimpitan dengan eks pembebasan Tol Becakayu untuk mencegah dua kali bayar," kata Kamal Alatas di Jakarta, Selasa.
Kamal menambahkan ada 12 rumah yang nantinya dibebaskan untuk proyek kereta cepat Jakarta -Bandung.
Luas area yang terdampak pembangunan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung itu mencapai 600 meter persegi.
Dia meminta proses pembebasan tanah itu agar dilakukan sesuai ketentuan ketentuan UU 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pembebasan tanah bagi kepentingan umum.
Melalui sosialisasi yang dilakukan tersebut diharapkan proses pembebasan bidang tanah warga tidak mendapatkan penolakan, karena kereta cepat Jakarta-Bandung termasuk proyek strategis nasional.
"Tahap awal pihak Kecamatan dan Kelurahan membantu proses sosialisasi warga yang terdampak. Tahap berikutnya kami menjadi anggota team pembebasan, pengadaan tanah," ujar Kamal.
Sementara itu, Lurah Cipinang Melayu Arroyantoro menjelaskan berdasarkan informasi sementara yang dihimpun pembebasan lahan itu dilakukan untuk penambahan pelebaran akses jalan masuk ke stasiun kereta cepat.
Dia mengatakan rencananya setelah proses sosialisasi kepada warga yang terdampak rampung akan dilakukan pendataan dan tinjauan lapangan, serta proses kaji analisis dampak lingkungan (Amdal).
"Saat ini baru tahap sosialisasi terhadap warga yang terkena trase. Dan tahap selanjutnya pendataan dan tinjauan lapangan, serta juga akan dikaji amdalnya," kata Arroyantoro.
Baca juga: WIKA: Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88 persen
Baca juga: Mengenal teknologi rel "seamless" jalur kereta cepat di China
Baca juga: China yakin KA cepat Jakarta-Bandung dorong ekonomi masyarakat lokal
Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2022
