Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan menegosiasikan dengan Bank Dunia kemungkinan pinjaman sekitar 1,2 miliar dolar AS untuk membiayai program dan proyek infrastruktur.
Demikian diungkapkan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai bertemu dengan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz di Gedung Depkeu Jakarta, Selasa.
"Pinjaman program kita harapkan ada dua sekitar 400-500 juta dolar AS, sedangkan pinjaman proyek sekitar 700 juta dolar AS untuk 5-6 proyek," kata Paskah.
Dia menjelaskan dalam pembahasannya pemerintah akan melihat kesiapan proyek terutama kesiapan pemerintah daerah.
"Bappenas juga akan ketat dalam menilai kesiapan proyek agar
pelaksanaan berjalan baik," katanya.
Paskah juga mengungkapkan pemerintah mengharapkan agar negosiasi yang akan dilakukan hingga sebelum Juni 2006 bisa memutuskan bahwa proyek-proyek yang akan dilakukan oleh pemda dapat dibebaskan dari
commitment fee.
"Karena itu kan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan," katanya.
Proyek-proyek yang akan dibiayai oleh pinjaman tersebut kata Paskah, antara lain proyek penyediaan air bersih, jalan, dan proyek infrastruktur lainnya.
Sementara itu, Menperin Fahmi Idris mengatakan, pihaknya mengajukan beberapa proyek untuk dibiayai oleh pinjaman Bank Dunia.
Proyek yang diusulkan kata Fahmi, antara lain pengembangan usaha kecil menengah (UKM), restrukturisasi industri tekstil, dan proyek pemindahan pabrik baja dari Cilegon ke Kalimantan.
Meskipun demikian, Fahmi tidak menyebut secara pasti jumlah pinjaman yang akan diajukan kepada Bank Dunia karena menunggu proses negosiasi.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
