Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan pemerintah harus segera mengambil langkah hukum menyikapi terbitnya majalah Playboy versi Indonesia 7 April 2006.
"Kita harus mengutamakan hukum, kita dorong pemerintah untuk mengambil langkah hukum," kata Din Syamsuddin usai menghadiri acara dialog dengan Direktur Bank Dunia Paul Wolfowitz, di Jakarta, Selasa malam.
Ia menjelaskan, walaupun tidak memuat foto-foto telanjang, namun hal itu dapat saja merupakan taktik pemasaran dari penerbit majalah tersebut, setelah polemik di tengah masyarakat usai, bukan tidak mungkin secara perlahan foto tersebut akan muncul.
"Itu bagian taktik pemasaran, sehubungan dengan majalah itu sudah menjadi `icon` pornografi dan medium penyebaran materi pornografi. Mungkin saja yang pertama tidak yang kedua tidak yang ketiga tidak tapi tidak ada jaminan penerbitan selanjutnya," katanya.
Dalam kesempatan itu Din juga menyesalkan sikap Menteri Komunikasi dan Informasi yang tidak segera mengajukan tuntutan hukum kepada pengelola majalah Playboy versi Indonesia.
"Menkominfo kok menurut saya seperti tumpul hatinya, persoalan bangsa harus dilihat dengan hati nurani tidak bisa dengan legal formal saja," ujar Din.
Meski demikian Din menyatakan bahwa tindakan kekerasan atau anarkis untuk menentang penerbitan majalah Playboy versi Indonesia tidak dapat dibenarkan.
"Kita menolak baik pribadi maupun Muhammadiyah tindak kekerasan dan anarkisme, tapi mari juga dipahami keadaan bangsa yang terpuruk ekonomi dan moral janganlah menambah masalah bangsa," tegasnya.
Din mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjalankan usaha berdagang dengan santun tanpa melanggar norma-norma masyarakat.
Ia menambahkan majalah-majalah bernuansa seperti Playbor pun harus dilarang beredar di Indonesia.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
