Jakarta (ANTARA News) - Jepang berharap akan ada kebijakan yang lebih fleksibel mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, yang mengakomodasi kepentingan pengusaha dan pekerja.
Pernyataan tersebut dikemukakan Kuasa Usaha (Charge d`Affairs) Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Masafumi Kuroki di Jakarta, Kamis, menjawab pertanyaan wartawan mengenai pengaruh unjuk rasa buruh di Indonesia beberapa waktu terakhir terhadap para pengusaha Jepang.
"Isu mengenai tenaga kerja adalah salah satu isu yang sangat menentukan iklim investasi di mana pun, termasuk di Indonesia. Kami harap akan ada kebijakan yang lebih fleksibel tentang tenaga kerja, tetapi kami juga sadar kalau harus ada keseimbangan antara pengusaha dan pekerja," katanya.
Ketika ditanya mengenai maksud dari istilah "fleksibel" yang dikatakannya, dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut mengingat isu mengenai tenaga kerja adalah isu yang sensitif dan harus dibicarakan oleh organisasi pekerja dengan pengusaha.
Ia mengatakan bagi para pengusaha, ada empat isu utama yang akan selalu menentukan pasang surut minat untuk berinvestasi, yaitu sistem perpajakan, tenaga kerja, infrastruktur dan persaingan.
Pemerintah Indonesia, kata dia, harus memerhatikan empat hal itu jika menginginkan iklim investasi yang stabil.
"Saya kira mengenai permintaan para tenaga kerja Indonesia, Pemerintah Indonesia tengah mengambil inisiatif untuk mendiskusikannya," ujarnya.
Sementara itu pada Rabu (12/4), ribuan buruh, sebagian berikat kepala hitam dan putih bertuliskan "tolak revisi Undang-Undang No.13/2003, berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, setelah berkumpul dan berorasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Presiden Yudhoyono sudah menegaskan, pemerintah tidak akan menggunakan draf revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan akan memperbaikinya dengan melibatkan forum tripartit.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
