Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Soetrisno Bachir, secara resmi membantah perselingkuhan dirinya dengan Nia Paramitha, sehingga menjadi orang ketiga perusak rumah tangga artis Gusti Randa.
"
Naudzubillah min dzalik, mikir saja tidak, apalagi melakukannya," kata Soetrisno dalam pidatonya saat membuka Rakernas I PAN di Jakarta, Jumat.
Menurut Soetrisno, ada dua hal yang ditunggu-tunggu pers dari dirinya, yakni klarifikasi soal tuduhan perselingkuhan yang menyebabkan kehamilan diikuti pengguguran kandungan Nia, dan wacana non-aktif sementara Ketua Umum PAN, yang sempat dilontarkan sejumlah pihak menjelang Rakernas PAN.
Klarifikasi perselingkuhan maupun wacana non-aktif Soetrisno terkait isu tersebut, katanya, juga telah disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN se-Indonesia sesaat sebelum dibukanya Rakernas.
"Jadi, semuanya sudah selesai," ujarnya.
Dalam pidato pembukaan Rakernas itu, Soetrisno sempat menyindir AM Fatwa, Wakil Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN, yang sebelumnya mencuatkan gagasan penonaktifan sementara Ketum PAN menyusul gencarnya pemberitaan isu perselingkuhan.
Soetrisno mengatakan bahwa AM Fatwa adalah gurunya ketika dirinya masih mahasiswa dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII).
"Guru yang berhasil adalah membina muridnya, agar lebih pandai dari gurunya. Tapi, sekarang tugas Fatwa sudah selesai," ujarnya, yang disambut gelak tawa hadirin.
Pada bagian lain pidato politiknya, Soetrisno mengatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini masih belum bangkit dari keterpurukannya.
Hasil-hasil yang telah dicapai saat ini masih jauh dari harapan terutama aktivitas ekonomi dikalangan masyarakat bawah, seperti nelayan, buruh dan pengusaha kecil, ujarnya.
Soal hukum, Soetrisno berpendapat, walaupun sudah ada
political will pemerintah, namun masyarakat masih belum merasakan adanya keadilan hukum.
Dalam kesempatan itu, Soetrisno juga mengingatkan bahwa pemerintahan Yudhoyono-Kalla harus selesai sesuai periodesasinya, dan jangan sampai diturunkan di tengah jalan untuk memberikan kepastian stabilitas kepada investor.
Ia menambahkan, salah besar apabila kredibilitas pihak-pihak yang merongrong kewibawaan pemerintah akan meningkat, dan pada saat yang sama kredibilitas pemerintahan bisa dijatuhkan.
Rakernas PAN yang digelar pada 14 hingga 16 April 2006 di Jakarta itu diikuti oleh sekitar 800-an peserta dari seluruh 33 DPW PAN se-Indonesia. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2006
