Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai unjuk rasa ribuan Kepala Desa (Kades) ke Jakarta beberapa waktu lalu tidak tepat karena sebagai aparat desa seharusnya mereka menyampaikan aspirasinya melalui Camat, Bupati atau Gubernur.
"Salurkan aspirasi atau saran anda dengan mekanisme yang tepat. Ada Camat, Bupati dan Gubernur kok. Mengapa harus ribuan datang ke Jakarta. Biayanya berapa itu? Bahkan membakar baju (seragam) yang dibeli dengan uang rakyat. Uang negara itu," kata Presiden dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2006 (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin.
Menurutnya, jika Kades terlalu sering melakukan unjuk rasa, maka ia akan meninggalkan tugas-tugasnya melayani masyarakat sehingga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di pedesaan.
"Bagaimana komunikasinya dengan Camat, Bupati dan Gubernur. Bagaimana tanggungjawab kita, jangan sekedar unjuk rasa. Sebab kalau ingin kesejahteraan meningkat, kita ingin semua masyarakat seperti guru, PNS, nelayan dan petani juga meningkat kesejahteraannya," katanya.
Presiden meminta kepada semua pimpinan daerah yang hadir dalam acara itu mendengarkan semua aspirasi rakyat termasuk Kades. "Semua tatanan dan etika jadi rusak kalau seperti itu. Tolong kelola dengan baik dan dengarkan suara mereka," katanya.
Ribuan Kades dan perangkat desa beberapa waktu lalu kembali melakukan unjuk rasa ke Jakarta guna memperjuangkan dua tuntutan.
Pertama menuntut Surat Keputusan Mendagri tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
Kedua, para kepala desa yang menamakan kelompoknya Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) akan meminta MA agar segera membuat keputusan menyangkut uji materiil terhadap PP 72 yang mereka ajukan terutama pasal 16a yang melarang Kades menjadi pengurus Parpol dan pasal 44i yang menyebutkan calon Kades harus belum pernah menjabat Kades, paling lama 10 tahun atau dua masa jabatan.
(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2006
